oleh

KIP Riau Keluarkan 6 SK untuk Wajibkan Badan Publik Buka Informasi ke Publik

KIP Riau keluarkan 6 SK untuk keterbukaan informasibadan publik kepada publik

PEKANBARU – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau mengeluarkan 6 Surat Keputusan (SK), dimana badan publik wajib menyediakan informasi kepada masyarakat. Ketua KIP Riau Zufra Irwan mengatakan, melalui SK ini, masyarakat, bahkan pers memiliki kekuatan lain untuk memperoleh informasi di badan publik selain menggunakan undang – undang pers.

“Setelah meninjau secara mendalam, bekerjasama dengan Fitra Riau, kita berhasil memplenokan 6 SK untuk informasi keterbukaan publik ini. Melalui SK ini, badan publik wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat atau teman – teman pers, sesuai yang tertulis didalam SK,” ujar Zufra, Jumat, (29/3/2019).

banner 300x250

Adapun 6 SK tersebut diantaranya,

1. Keputusan KIP Riau Nomor 001/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang kewajiban badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik terkait dokumen HGU

2. Keputusan KIP Riau Nomor 002/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Rencana Kerja Usaha (RKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBB) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagai informasi publik yang wajib disediakan setiap saat dan diumumkan oleh badan publik.

3. Keputusan KIP Riau Nomor 003/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah merupakan informasi publik terbuka dan wajib diumumkan secara berkala.

4. Keputusan KIP Riau Nomor 004/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang kewajiban badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi terkait izin usaha pertambangan di Provinsi Riau.

5. Keputusan KIP Riau Nomor 005/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) sebagai informasi publik yang terbuka dan wajib disediakan setiap saat oleh badan publik.

6. Keputusan KIP Riau Nomor 006/KPTS/KIP-R/III/2019 tentang dokumen Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) adalah informasi publik terbuka dan wajib diumumkan kepada publik.