oleh

Ajukan Banding, Hukuman Caleg Wanita di Meranti Dikenakan Masa Percobaan 6 Bulan

Ketua Bawaslu Meranti Syamsurizal dampingi penyerahan uang denda, bertempat di Kejari Kepulauan Meranti, Selasa (2/4/2019)

SELATPANJANG – Seorang Calon Legislatif (Caleg) wanita di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, tidak harus mendekam di balik jeruji besi setelah diputuskan bersalah dan melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, setelah sempat mengajukan banding melalui kuasa hukumnya, Bonny Nofriza SH.

Caleg dari Partai Gerindra dan Tim Kampanye itu diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan pidana 6 (enam) bulan masa percobaan dan denda sebesar Rp.24 juta, berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 94/pid.sus/2019/ PT.PBR atas nama Pajriah dan Nomor 93/ pid. Sus/2019/ PT. PBR atas nama Marsita bin Sumarno.

banner 300x250

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal didampingi Kasi Datun Kejari Kepulauan Meranti Mulyadi SH, saat berada di Kantor Kejari Kepulauan Meranti, Selasa (2/4/2019) siang.

Dijelaskan Syamsurizal, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marsita dan Fajria dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani. Kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan habis. Dan denda sebesar Rp24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

“Setelah diajukan banding, jadi terdakwa ini dijatuhkan pidana penjara selama tiga bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani,” ujarnya.

Kata Syamsurizal pula, putusan itu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada Selasa 26 Maret 2019 oleh N. Betty Aritonang SH MH, sebagai ketua Majelis, Fakih Yuwono SH dan H Jalaluddin SH MHum masing-masing sebagai hakim anggota.

Dalam putusan itu juga menetapkan barang bukti berupa 3 buah kalender, 2 buah kartu nama, 2 buah stiker, 1 buah KTP elektronik Kahiria alias Ria, Surat Keputusan KPU Kepulauan Meranti nomor: 438/PL.01-Ktp/1410/KPU-Kab/IX/2018 yang ditandatangani Abu Hamid selaku Ketua KPU Kepulauan Meranti, surat penunjukan sebagai pelaksana kampanye atas nama Ria tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani Mukhtasor SHi selaku LO Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Model K4-Pak-KAB/KOTA. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Fajriah.

“Kemudian membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah),” ungkapnya.

Jaksa Penuntut Umum yang langsung dipimpin oleh Kajari Kepulauan Meranti Budi Raharjo telah melakukan eksekusi terhadap denda yang dikenakan kepada Marsita dan Fajria yang masing-masing Rp24 juta.

“Untuk selanjutnya uang tersebut disetorkan ke Kas Negara,” tuturnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Caleg dari Partai Gerindra itu diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp.24 juta. Tidak hanya Marsita, Fajriah selaku pelaksana kampanye juga mendapatkan hukuman yang sama.

Saat itu sidang dipimpin oleh majelis Hakim Anisa Sitawati, SH (Ketua Majelis), M Rizky Musmar, SH, dan Wimmi D. Simarmata, SH MH (Hakim Anggota). Diceritakan Syamsurizal, bahwa pada Selasa (5/3/2019) sekira pukul 12.00 WIB sampai sekira pukul 13.15 WIB, bertempat di PN Bengkalis, dilaksanakan sidang lanjutan perkara pemilu terdakwa Marsita dan Fajriah yang didakwa melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a Jo Pasal 521 UU RI No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sidang dimulai dan terbuka untuk umum, agenda sidang lanjutan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis. Bahwa sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Kejari Kepulauan Meranti dalam surat tuntutannya menyatakan, Perkara Tindak Pidana Pemilu atas nama terdakwa Fajriah M alias Ria pada Kamis (28/2/2019) oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah membacakan Surat Tuntutan. 

Adapun amar atau materi dari Tuntutan Pidana dimaksud pada pokoknya yakni, menyatakan terdakwa Marsita dan Fajriah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “setiap pelaksana, peserta, petugas dan/atau tim Kampanye, dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf h secara bersama-sama telah menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye” sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 Undang-Undang No.07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Kemudian, sebagaimana dalam dakwaan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marsita dan Fajria dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Selanjutnya, menyatakan barang bukti berupa, 3 (tiga) buah kalender, 2 (dua) buah kartu nama, 2 (dua) buah stiker, dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian 1 (satu) buah KTP elektronik Khairiah dikembalikan kepada yang berhak saksi Khairiah.  Atas putusan Majelis Hakim terhadap perkara pemilu tersebut, terdakwa melalui PH setelah selesai persidangan menyatakan sikap untuk melakukan upaya hukum Banding. Begitupun Jaksa Penuntut Umum dikarenakan terdakwa menyatakan Banding maka JPU juga menyatakan Banding.