oleh

Ketua KNPI Tebingtinggi Barat Ajak Masyarakat Meranti Ciptakan Demokrasi Bersih, Rustam: Money Politics Perusak Demokrasi

Ketua KNPI Tebingtinggi Barat, Rustam

SELATPANJANG – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Rustam mengajak masyarakat menciptakan demokrasi yang bersih dengan menolak politik uang atau money politics.

Ajakan itu mengingat pesta demokrasi yang hanya menghitung hari dan money politics adalah perusak demokrasi karena hal itu sudah tidak sesuai dengan asensi demokrasi sesungguhnya.

banner 300x250

“Ciri khas demokrasi itu adanya kebebasan, persamaan derajat dan kedaulatan rakyat, jika dibumbui dengan money politic pasti terjadi penyimpangan demokrasi,” kata Rustam, ketika berbincang-bincang dengan GoRiau.com, Rabu (3/4/2019) malam.

Ketua KNPI Kecamatan Tebingtinggi Barat itu juga mengatakan, bahwa money politics itu selain merugikan peserta pemilu juga merugikan masyarakat. Jika mereka terpilih dengan cara money politics akan banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

“Dampak dari perbuatan money politics itu salahsatunya masyarakat mendapat pemimpin atau wakil mereka yang melakukan korupsi dikarenakan untuk mengembalikan modal. Maka dari itu mari sama-sama kita tolak praktek money politics ini,” ajak Rustam.

Ia juga berharap pada peserta pemilu 2019 untuk tidak menjanjikan atau memberikan uang kepada masyarakat demi tercapainya syahwat politik.

“Saya berharap kepada peserta pemilu yang ikut dalam kontestasi politik ini janganlah menjanjikan atau memberikan uang kepada masyarakat, bertarunglah pada jalur yang telah ditentukan agar terciptanya Pemilu yang berintegritas,” kata Rustam lagi.

Dijelaskan Rustam, seperti diketahui dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 523 (1)Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

“Jadi jangan main-main dalam mengahadapi pesta demokrasi ini, apalagi sampai dinodai dengan money politics,” tegasnya.