oleh

Nusron Wahid Buka Suara soal “Nyanyian” Bowo Sidik di KPK

JAKARTA – Politikus Partai Golkar Nusron Wahid buka suara terkait ‘nyanyian’ Bowo Sidik Pangarso. Ia membantah telah menyuruh Bowo Sidik menyiapkan 400 ribu amplop guna keperluan ‘serangan fajar’ pada Pemilu 2019.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar yang kini jadi tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk itu, sebelumnya ‘bernyanyi’ bahwa Nusron yang menyuruhnya menyiapkan ratusan ribu amplop tersebut.

banner 300x250

“Tidak benar,” singkat Nusron saat dikonfirmasi Okezone lewat pesan singkat, Selasa 9 April 2019.

Nusron enggan berbicara panjang lebar terkait ‘nyanyian’ Bowo Sidik. Ia kembali menegaskan bahwa ucapan koleganya di partai berlambang pohon beringin itu adalah tidak benar.

“Tidak benar. Jawabannya hanya satu kata: tidak benar,” tegas Kepala BNP2TKI itu.

(Baca Juga: Bowo Sidik Pangarso Ngaku Disuruh Nusron Wahid Siapkan 400 Ribu Amplop “Serangan Fajar”)

Bowo Sidik Pangarso diberhentikan dari jabatan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I DPP Partai Golkar usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus dugaan suap distribusi pupuk.

Jabatan yang sebelumnya diduduki Bowo Sidik kini diambil alih oleh Nusron Wahid yang juga Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Golkar. Pengisian jabatan itu atas instruksi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Bowo Sidik Pangarso sebelumnya ‘bernyanyi’ bahwa dirinya disuruh Nusron Wahid untuk menyiapkan 400 ribu amplop guna keperluan ‘serangan fajar.’

Dalam perkara ini, Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD2 per metric ton. Diduga, Bowo Sidik telah menerima enam kali hadiah atau suap dari PT Humpuss.

Penyerahan uang disinyalir dilakukan di rumah sakit, hotel, dan kantor PT Humpuss sejumlah Rp221 juta dan USD85.130. Uang yang diterima tersebut diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan ke dalam amplop-amplop.

Atas perbuatannya, Bowo Sidik dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(aky)

Sumber : okezone.com