oleh

Pentingnya Pengawasan Orang Asing di Daerah, Imigrasi Siak Bentuk Lagi 3 Timpora Kecamatan

SIAK SRI INDRAPURA – Kantor imigrasi Kelas II TPI Siak membentuk 3 tim pengawasan orang asing (Timpora) di Kabupaten Siak. Pembentukan Timpora ini dipimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Riau di Kantor Bupati Siak, Kamis pagi (25/4/2019).  Tiga Timpora ini untuk Kecamatan Dayun, Mempura dan Pusako.

“Anggota tim ini terdiri dari berbagai unsur, dan dibentuk tingkat kecamatan. Makanya pada kesempatan ini masing-masing Camat dari Dayun, Mempura dan Pusako hadir,” jelas Anak Agung Bagus Narayana selaku Kakan Imigrasi Kelas II TPI Siak. 

banner 300x250

Dalam acara tersebut, Imigrasi Siak selaku penyelenggara acara juga memaparkan tata kerja Timpora yang sudah dibentuk di setiap Kecamatan dengan memegang prinsip dasar dan azas serta tugas dengan penuh tanggung jawab. 

Tugas Timpora ini yang sangat mendasar itu melakukan koordinasi dan pertukaran data serta Informasi. Selanjutnya penyelesaian permasalahan keberadaan dah kegiatan orang Asing. 

“Tim juga dapat melakukan pperasi gabungan yang bersifat khusus maupun insidental. Jika menemukan tindak pindana dalam giat itu, maka akan diserahkan ke Badan atau instansi pemerintah terkait,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama juga, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Siak, Drs L Budhi Yuwono MSi yang secara resmi membuka acara pengukuhan Timpora itu menyampaikan hal-hal penting peranan dari Timpora. 

“Kita bukan melarang orang asing datang ke wilayah kita, justru kita senang. Namun perlu juga kita lebih waspada dengan siapapun yang masuk ke wilayah kita. Yang namanya orang asing datang ke sini tentu ada aturan-aturan yang harus mereka jalankan terlebih dahulu,” sebut Budhi.  

Menurut Budhi, tugas dari timpora tingkat kecamatan ini tidak hanya mengawasi orang asing yang ada di wilayahnya. Melainkan juga melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai regulasi yang mengatur keberadaan orang asing.

“Pengumpulan informasi dan data keberadaan orang asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten. Selain pengawasan diperlukan juga kordinasi memberikan informasi sesama tim,” katanya.