oleh

Tujuh AKD DPRD Kepulauan Meranti Resmi Terbentuk

SELATPANJANG – Setelah dilantiknya pimpinan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, akhirnya menyepakati dan mengesahkan sekaligus tujuh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam Rapat Paripurna, Rabu (23/10/2019).

Adapun tujuh alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah disepakati dan disahkan antara lain, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) dan Badan Musyawarah (Bamus).

banner 300x250

Adapun anggota DPRD yang terpilih menjadi ketua alat-alat kelengkapan dewan, antara lain, Ketua Komisi I yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan, Fauzi SE dari Fraksi Golkar, Ketua Komisi II yang membidangi urusan anggaran, ekonomi, dan pembangunan, Muzamil dari Fraksi Demokrat dan Ketua Komisi III yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat dan sumber daya manusia, Hafizan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Kemudian dipercaya sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Basiran SE MM dari Fraksi Gerindra, Ketua Badan Anggaran, Ardiansyah dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Ketua Badan Kehormatan, H Fauzi Hasan dari Fraksi PAN dan Ketua Badan Musyawarah, Ardiansyah dari PAN.

Rapat yang dilaksanakan di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti ini dipimpin Ketua DPRD dengan diikuti oleh 27 anggota dari 7 fraksi. Pada paripurna kali ini seluruh fraksi menyampaikan usulan keanggotaan pada alat kelengkapan anggota DPRD.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah mengatakan rapat pembentukan AKD berjalan dengan aman tanpa ada penolakan dari masing- masing fraksi.

“Pembentukan AKD ini sifatnya musyawarah mufakat, dan semua fraksi menyetujui. Semua berjalan mulus tanpa ada penolakan dari, walaupun sempat di skor alurnya memang seperti itu,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah menambahkan setelah penetapan AKD, pihaknya akan fokus pada pembahasan APBD 2020 yang sempat terhenti.

“Setelah pembentukan AKD, persiapan kita selanjutnya adalah pembahasan APBD 2020 yang baru setengah jalan. Selanjutnya kita akan koordinasi dengan TAPD dan melakukan rapat minggu depan,” ungkapnya.

Sementara itu diluar dugaan, PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pemenang  tidak mendapatkan posisi pimpinan di setiap komisi.

Wakil ketua DPRD dari PDI Perjuangan, Khalid Ali ketika dikonfirmasi terkait hal ini tidak mempersalahkan hal tersebut, menurutnya itu akan diganti seiring berjalannya waktu.

“Itu tidak masalah, mengingat, kawan- kawan belum berpengalaman tinggi, namun nanti itu akan dirolling setiap 2,5 tahun, yang penting kita satu tujuan membangun Meranti,” pungkasnya. (rls)