oleh

Berstatus ODP, Siti Fadilah Kuasa Surati Menkumham Minta Isolasi Mandiri

JAKARTA – Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tengah terbaring sakit di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur sejak Jumat 15 Mei 2020 lalu.

Kuasa hukum Siti Fadilah, Achmad Cholidin mengatakan, Menkes era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengidap penyakit asma yang merupakan sakit bawaannya selama menjalani hukuman.

banner 300x250

“Ibu Siti Fadilah sekarang sedang terbaring sakit batuk-batuk dan sesak nafas sejak Jumat kemarin,” kata Achmad dalam keterangannya, Minggu (17/5/2020).

Ia mengatakan, saat ini Rutan Pondok Bambu sedang dilanda wabah Covid-19. Sebanyak 25 tahanan dinyatakan positif terjangkit corona saat digelar rapid test massal.

“Kemudian hasil pemeriksaan selanjutnya bertambah menjadi 50 orang yang bereaksi Corona positif. Sehari kemudian diadakan test swab. Sekarang mereka sedang menunggu hasil dari pemeriksaan, swab test tersebut. Siti Fadilah juga ikut diperiksa test swab dan sedang menunggu hasil pemeriksaan,” imbuhnya.

 Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Terus Melonjak, OTG Terindikasi Masih Berkeliaran

Achmad menerangkan, Rutan Pondok Bambu melakukan tindakan antisipasi penyebaran Corona dengan menempatkan atau diberikan tahanan rumah bagi para napi yang berusia 60 tahun ke atas.

“Tinggal bu Fadilah yang paling tua di sini,” ucapnya.

Para napi tersebut dipindahkan sementara karena Rutan Pondok Bambu masuk dalam zona merah penyebaran Corona.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Siti Fadilah tidak dirumahkan juga padahal sedang dalam keadaan sakit? Kenapa hanya Bu Siti Fadilah yang tidak di rumahkan? Padahal masa hukumannya juga tinggal 4 bulan lagi,” imbuhnya.

Baca juga: Update Covid-19 per 17 Mei: 187.965 Spesimen Diperiksa, Hasilnya 122.959 Negatif

“Masa hukuman sudah dijalankan 2/3. Kerugian negara sudah di bayarkan. Dan usianya sudah mencapai 71 tahun dengan penyakit penyerta dan bawaan yang sangat rentan tertular Corona,” sambung Achmad.

Menurut dia, Siti Fadilah tidak dipulangkan lantaran merupakan napi dengan perkara korupsi sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012 tentanf Syarat dan Tata Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Permasalahan hukum dan kemanusiaan timbul saat ini, apakah demi patuh aturan hukum harus mengorbankan jiwa manusia dan melanggar hak asasi manusia? Tindakan diskriminatif pihak rutan dalam menangani ibu Siti Fadillah sudah melanggar HAM,” ujarnya.

Ia menyayangkan, PP 99/12 tidak mengenal rasa kemanusiaan. Padahal, pandemi Corona sudah memapar Rutan Pondok Bambu. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali menempatakan kliennya untuk isolasi mandiri di rumahnya.

“Jika pemerintah dalam menyikapi permasalahan para narapidana korupsi dalam wabah Corona ini khususnya untuk kasus Siti Fadilah, selalu merujuk PP 99/12, maka sudah dipastikan PP 99/12 ini dalam penerapannya sudah melanggar HAM yang diatur secara universal yang diakui oleh PBB dan telah diakomodir didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan yang tersurat di dalam UUD 45,” kata Achmad.

Ia pun telah menyurati Menkumham Yasonna H. Laoly meminta agar pemerintah mengenyampingkan PP 99/12 agar Siti Fadilah bisa melakukan isolasi mandiri di rumah.

“Kami berharap menteri dan jajaran segera mengambil sikap yang cepat dan tepat sebelum terlambat karena penyebaran Corona di dalam Rutan Pondok Bambu bisa saja merenggut nyawa manusia,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kliennya menolak untuk dirujuk ke rumah sakit lantaran takut sakitnya malah bertambah.

“Rumah sakit juga bukan untuk Orang Dalam Pemantauan (OPD). ODP seharusnya di isolasi secara mandiri. Ibu Siti Fadilah saat ini berstatus ODP, semestinya diisolasi mandiri di rumahnya bukan dibiarkan di Rutan yang telah menjadi zona merah,” tandasnya.

(wal)

Sumber : okezone.com