PEKANBARU – Pengamat Kebijakan Publik Riau, Khairul Amri, S.Sos., M.Si, menilai Kepala Dinas Pendidikan Riau, Zul Ikram belum menjalankan tugasnya dengan baik di masa-masa krusial saat ini.
Disdik Riau saat ini, katanya, sedang diterpa berbagai masalah termasuk temuan BPK RI terkait pengadaan laptop UNBK beberapa waktu yang lalu. Kondisi ini tentu menguras tenaga dan fikiran aparatur pemerintah yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Padahal, Dinas pendidikan Provinsi Riau, ujar Khairul, merupakan perangkat daerah sentral yang diberi kewenangan mengelola 20 persen anggaran daerah yang memang secara regulasi mewajibkan alokasi anggaran 20% untuk sektor pendidikan.
“Karena besarnya anggaran yang dikelola serta tanggungjawab utama meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih merata, keberadaan Disdik Provinsi Riau diharapkan mampu mengoptimalkan kewenangan itu untuk percepatan pembangunan SDM Riau dan daya saing pendidikan Riau,” kepada Khairul kepada GoRiau.com, Minggu (19/7/2020).
Besarnya anggaran tentunya akan linier dengan amanah besar yang ditanggung oleh Kadis, yakni menyelaraskan program di Dinas Pendidikan dengan visi Gubernur Riau Syamsuar.
Nyatanya, beberapa bulan pasca dilantik, Zul Ikram dinilai Khairul, belum mampu melahirkan kebijakan-kebijakan inovatif, misalnya soal afirmasi masyarakat miskin dalam PPDB, matching antara program Diknasprov Riau dengan Kurikulum sekolah dan dunia kerja serta percepatan pemerataan kualitas sekolah.
Diungkapkan Khairul, mestinya Zul Ikram sudah harus mengakselerasi kebijakan Gubernur dalam percepatan kualitas pendidikan di PRovinsi Riau.
Selain itu, Zul Ikram juga harus berfikir di level provinsi, tidak lagi sempit pada skala kabupaten. Sehingga program-program strategis Gubernur Riau dalam peningkatan kualitas SDM dapat segera direalisasikan.
“Permasalahan-permasalahan yang ada pada skala kelembagaan Diknas Provinsi Riau diakibatkan karena lambatnya proses transformasi kinerja dari kepemimpinan yang lama kepada kepemimpinan yang baru, ditambah dengan masalah tenaga honor, ruang sekolah yang masih tidak memadai dan lain sebagainya,” ulasnya.
Namun, hal ini tidak boleh dijadikan alasan dan mesti dijadikan tantangan yang harus diselesaikan dan dicarikan solusi oleh Zul Ikram.
Khairul Amri menyebut Zul Ikram memerlukan supporting Staff yang memahami persoalan internal dan eksternal Diknas Provinsi Riau sehingga hadirnya supporting staff itu mampu mengakselarasi kebijakan Gubernur maupun Kepala Dinas dalam mewujudkan visi pembangunan pendidikan yang sesuai dengan harapan Gubernur dan masyarakat Riau.
Khairul Amri menjelaskan, fokus pembangunan pendidikan tidak hanya pada daerah perkotaan saja, tetapi menyeluruh, masalah-masalah terkait PPDB misalnya tidak akan terjadi jika kualitas pendidikan tingkat menengah itu telah merata.
Sayangnya, karena kesenjangan kualitas masing-masing sekolah masih sangat jauh sehingga polemic ini terus terjadi bahkan hampir setiap tahun.
“Ini baru di Kota Pekanbaru, lalu bagimana kesenjangan yang terjadi di daerah-daerah terpencil lainnya di provinsi Riau,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Zul Ikram harus menunjukkan kinerja yang optimal dalam membangun SDM di Provinsi Riau dengan melakukan inovasi-inovasi yang selaras dengan kebijakan Kemendikbud dan visi Gubernur Riau serta sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini.
Yang harus di ketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah, masyarakat selalu memperhatikan dan menunggu gebrakan yang dilakukan Kepala dinas Pendidikan dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Riau, hal itu bukan saja karena Anggaran yang di titipkan 20 persen di sana, tetapi juga karena keberhasilan pembangunan di Provinsi Riau sangat di pengaruhi oleh SDM yang tersedia dalam melaksanakan Pembangunan tersebut.
“Terkait itu semua, Zul Ikram harus didukung oleh orang-orang yang memiliki jejaring luas yang mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi Diknas Provinsi Riau, sehingga permasalahan-permasalahan baik internal maupun eksternal dapat dikomunikasikan baik,” tutupnya. (rls)
