Tanggapi Laporan Keuangan Pemprov, Fraksi Golkar Beri Apresiasi Sekaligus Masukan pada Gubernur Syamsuar

PEKANBARU – Fraksi Golkar DPRD Riau mengapresiasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 lalu, yang mana memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Riau, Parisman Ihwan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Riau, Senin (20/7/2020).

Tak hanya memberikan apresiasi, Fraksi Golkar juga menyambut baik rencana persiapan penyusunan APBD Perubahan 2020, yang mana saat ini masih dalam suasana covid-19. Sehingga realisasi anggaran harus di prioritaskan ke belanja terkait penanganan Covid-19.

“Fraksi Partai Golkar memberi dukungan agar pemerintah memprioritaskan belanja untuk penanganan Pandemi Covid-19 serta penyelenggaran urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” kata Parisman.

Kegiatan yang dimaksud adalah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Fraksi Golkar tak semata-mata memberikan apresiasi, namun juga memberikan sejumlah masukan kepada Pemprov Riau, agar uang yang sudah dianggarkan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa dimaksimalkan dengan tepat.

Mula-mula Fraksi Golkar menyoroti persoalan tentang kemiskinan. Politisi yang biasa disapa Iwan Fattah ini menyampaikan, walaupun pada tahun 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan, namun pemerintah diminta mengantisipasi potensi munculnya masyarakat miskin baru akibat Covid-19.

“Tak bisa dipungkiri, covid-19 sudah memberikan dampak menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Sehingga Fraksi Golkar masih menunggu kebijakan strategis dari pemerintah dalam mengatasi ini,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Covid-19 juga meningkatkan angka pengangguran. Sekiranya, pemerintah dapat mengantisipasi dengan membuka peluang pekerjaan bagi pengangguran terutama menciptakan program-program kewirausahaan dan bantuan modal usaha bagi mereka untuk bisa menjadi wirausaha.

Fraksi Golkar juga mengingatkan pemerintah untuk menggali potensi daerah yang ada, sehingga bisa menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, saat ini sejumlah sektor PAD mengalami penurunan dibanding tahun 2018 lalu.

“Untuk itu, Fraksi Golkar menyarankan agar dilakukan langkah-langkah strategis, terutama dalam memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat belum bisa memberikan deviden dengan optimal,” tegasnya.

Fraksi Golkar juga berharap agar alokasi anggaran dalam upaya mengentaskan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).