PEKANBARU – Pengamat Politik Riau, Tito Handoko S.IP, M.Si menilai demokrasi dalam tubuh Golkar Pekanbaru mulai tumbuh seiring dengan majunya empat kader Golkar di Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Pekanbaru X.
“Konstelasi politik di Musda Golkar menandakan tumbuhnya demokrasi dalam tubuh Partai Golkar dan jalannya proses rotasi kepemimpinan serta kaderisasi berjalan dengan baik,” kata Tito kepada GoRiau.com, Sabtu (22/8/2020).
Golkar Pekanbaru, lanjut Tito, pasca mengalami keterpurukan di Pileg 2019 silam membutuhkan figur pemimpin yang visioner, dalam artian mampu mengubah teori menjadi praktik, konsep menjadi konstruk dan gagasan menjadi kegiatan.
“Namun tetap berbasis pada nalar logis dinamika politik dan pemilu,” tegasnya.
Dari empat Bakal Calon yang memutuskan maju, jelas Tito, peluang Parisman Ihwan lebih besar mengingat resources politik yang dimilikinya. Baik dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru dan juga perannya di Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kota Pekanbaru dalam struktur DPD Golkar Riau.
Disamping itu, Tito menilai Parisman yang biasa disapa Iwan Fatah ini perlu didampingi sosok perempuan. Karena, kolaborasi antar laki-laki dan perempuan cukup berpotensi untuk memperbaiki nasib Golkar Pekanbaru untuk lima tahun mendatang.
“Momen Musda Golkar Pekanbaru ini semoga menjadi pembelajaran politik yang sehat bagi Partai Golkar khususnya dan masyarakat umumnya,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Steering Committe (SC) Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Pekanbaru, Roni Amril menegaskan sampai hari ini sudah ada empat Bakal Calon yang mendaftarkan diri menjadi ketua DPD Golkar Pekanbaru periode 2020-2025.
Empat orang tersebut ialah Ketua DPD petahana Sahril, Anggota DPRD Riau Parisman Ihwan, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ida Yulita, dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Masny Ernawati.
Hal tersebut dikatakan Roni usai menerima pendaftaran dari dua Bakal Calon, yakni Parisman dan Ida.
Semua Bakal Calon yang mendaftar dikatakan Roni, secara persyaratan sudah memenuhi dan sudah diberikan tanda terima, namun sah atau tidaknya syarat tersebut baru bisa disampaikan usai dilakukan verifikasi oleh SC.
“Tahapan berikutnya adalah verifikasi, sesuai amanah juklak 02, bahwa setiap syarat administrasi yang diserahkan akan diverifikasi. Kita akan cek satu persatu legalitasnya,” kata Roni kepada GoRiau.com, Jumat (21/8/2020).
