PEKANBARU – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau menargetkan penyelesaian setidaknya 8 Peraturan Daerah (Perda) di tahun 2020 ini dari total 15 Perda yang diagendakan.
Ketua BP2D, Ma’mun Solihin mengatakan, sejauh ini sudah ada 2 Perda yang hampir rampung dan selanjutnya akan disahkan dalam rapat paripurna di DPRD Riau.
2 Perda tersebut adalah Perda tentang pemberdayaan Ormas dan Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana keduanya sudah dibentuk Pansus dan sudah melakukan berbagai kegiatan mulai dari rapat dengar pendapat hingga konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sejauh ini, teman-teman DPRD sudah hampir menyelesaikan 2 Perda. Mungkin dalam waktu dekat akan diparipurnakan,” ujar Politisi PDIP ini kepada GoRiau.com, Senin (24/8/2020).
Tak hanya itu, BP2D juga tengah mengerjakan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Sekarang Ranperda itu tinggal menunggu persetujuan dari Pimpinan DPRD Riau saja.
3 Ranperda itu adalah tentang Investasi Daerah, Zonasi Pesisir, dan Minerba.
Diakui legislator asal Kampar ini, ditengah kondisi covid-19 yang membuat keuangan daerah kesulitan, berdampak pada pembentukan Perda. Makanya, ia pesimis bisa menyelesaikan 15 Perda pada akhir tahun nanti.
“Target kita di awal kan 15, tapi dengan kondisi begini rasanya tak mungkin. Makanya kita merealisasikan sekitar 50 persen saja dari target 15 Perda itu,” pungkasnya.
