PEKANBARU – Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Riau, Ikhsan angkat bicara terkait dinamika pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Pekanbaru, dimana puluhan pengurus akar rumput meminta supaya DPD I Golakr mengambilalih Musda.
Dikatakan Ikhsan, pihaknya belum bisa memutuskan keinginan tersebut, karena pihaknya harus terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Pekanbaru dan juga Panitia.
“Nanti kami klarifikasi dulu dengan DPD II Partai Golkar Pekanbaru dan pihak panitia pelaksana ya,” kata Ikhsan kepada GoRiau.com, Senin (24/8/2020).
Tak hanya pihak panitia, pihak yang menolak pelaksanaan Musda oleh DPD II Golkar Pekanbaru juga akan dipanggil oleh DPD I Golkar Riau, guna mencari tahu apa yang menjadi dasar penolak tersebut.
“Iya, kalau ada keberatan terkait Musda tentu sebagai sebuah organisasi tentu kita akan panggil pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk kita klarifikasi,” tuturnya.
Langkah itu, lanjut Ikhsan, dilakukan supaya Musda bisa berjalan sesuai dengan juklak 02 dan harapan kita Musda berjalan lancar, aman dan tertib sesuai dengan harapan yang disampaikan Ketua DPD I Golkar Riau, Syamsuar.
Sebelumnya, Puluhan massa yang mengaku Pengurus Kelurahan (PL) dan Pengurus Kecamatan (PK) Golkar di Kota Pekanbaru mendesak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Riau untuk mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Pekanbaru X.
Hal tersebut mereka sampaikan saat menggelar aksi deklarasi di Tugu Bambu Kuning Jalan Hangtuah, Pekanbaru, Minggu (23/8/2020).
Pantauan GoRiau.com, massa tampak sudah berkumpul sejak pagi di lokasi ini dan membawa kertas sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Pengurus Golkar Pekanbaru hari ini.
Menurut Massa, kepemimpinan Golkar saat ini penuh dengan kepentingan pribadi, bahkan kepentingan pribadi ini menyebabkan penurunan kursi dari 7 kursi di Pileg 2014 menjadi 4 kursi di Pileg 2019 lalu.
Massa menilai, jika ini diteruskan maka akan berpotensi kericuhan.
“Banyak PK yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas serta tidak sesuai dengan mekanisme partai, yang mana sudah diatur dalam disiplin organisasi. Ada 6 PK yang di Plt-kan,” kata Ketua PK Kecamatan Tampan, Ezil, kepada GoRiau.com, Minggu (23/8/2020).
Tak hanya itu, para pemilik suara juga merasa mendapat intimidasi dari Pengurus Golkar saat ini. Artinya, ini sudah menciptakan rasa tidak aman dan nyaman bagi pengurus Golkar di Kota Pekanbaru.
Sementara itu, Ketua Steering Committe (SC) Musda Golkar Pekanbaru X, Roni Amriel menilai aksi-aksi seperti ini merupakan cara-cara yang tidak tepat dan tidak patuh dengan arahan ketua DPD Partai Golkar provinsi Riau Syamsuar.
Dikatakan Roni, Ketua DPD I Golkar Riau, Syamsuar sudah menegaskan kepada seluruh stakeholder di 12 Kabupaten kota untuk melaksanakan Musda dengan tetap menjaga soliditas dan Marwah Partai Golkar.
Hal ini, lanjut Roni, berdampak kepada potensi adanya perpecahan di kalangan internal Partai Golkar.
“Kalau saya berpikir untuk kemajuan partai tak perlu gunakan cara-cara seperti ini, karena justru merusak citra dan marwah partai. Ada salurannya untuk menyampaikan hal-hal seperti itu,” jelas Roni.
