oleh

Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Diharapkan Bisa Antisipasi Potensi Klaim

Penyerahan Ranperda dari Pemprov Riau kepada Pimpinan DPRD Riau.

PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyambut baik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

banner 300x250

Sebagai Anggota DPRD Riau Dapil Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Dumai, kata Hardianto, dirinya mendukung Ranperda ini karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat Riau Pesisir.

“Iya, urgensi bagi daerah Riau pesisir dan kepulauan adalah Perda zonasi ini mengatur yang paling utama adalah legalitas keberadaan wilayah pesisir dan juga kepulauan di Provinsi Riau,” kata Hardianto kepada GoRiau.com, Jumat (18/9/2020).

Ditambahkan Hardianto, dengan adanya Perda ini maka pemerintah bisa melalukan langkah-langkah antisipasi potensi adanya klaim dari provinsi atau negara lain terhadap pulau-pulau yang ada di Riau.

“Klaim mengklaim ini kan tidak hanya antar negara saja, tapi juga kadang antar provinsi. Itu yang kita antisipasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Edy Natar Nasution menyampaikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ini adalah proses perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut yang bertujuan terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, menetapkan kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut. 

Ditambahkannya keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioekoregion; penetapan pemanfaatan ruang laut dan penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, Pengembangan ekonomi maritim, pengembangan transportasi laut, industri strategis, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil yang berkualitas.

Kebijakan Penataan Ruang Laut  diharapkan mampu mengakomodir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dengan adanya kejelasan atas batas-batas kewenangan penyelenggaraan Penataan Ruang Laut antar Wilayah (Nasional) dan Wilayah Provinsi. 

Dengan demikian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat merumuskan secara sinergis dan berkesinambungan tentang Rencana Tata Ruang Laut, rencana pemanfaatan ruang Laut dan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada batas-batas kewenangan yang dimiliki secara proporsional dan profesional. 

“Penyususunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah sebuah perjalanan panjang yang telah kita lewati, sehingga sampai pada tahapan penyelesaian Tanggapan dan/atau saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.  Pada tahapan ini kita telah melalui proses pembahasan di tingkat daerah maupun di tingkat pemerintah pusat yang melibatkan semua pemangku kepentingan atau take holder,” ungkap Edy. 

Dilanjutkan Edi Natar, adapun arahan Pemanfaatan Ruang Laut di Provinsi Riau:

Pertama, Pengembangan sentra-sentra produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yang berbasis Kemaritiman untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperkuat basis perekonomian wilayah.

Kedua, Pengembangan Kebijakan Lingkungan dalam rangka menjaga keberlangsungan lingkungan maritim di Provinsi Riau melalui program Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau. 

Ketiga, Pengembangan Kawasan Wisata Bahari untuk Kemandirian Ekonomi Maritim dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Aktivitas pariwisata yang dapat dikembangkan di kawasan pesisir melalui wisata rekreasi pantai. 

Keempat, Pemanfatan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) melalui pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) sesuai dengan Kepres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar  di Pulau Batumandi (Kabupaten Rokan Hilir), Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis (Kabupaten Bengkalis), dan Pulau Rangsang (Kabupaten Kepulauan Meranti). 

Kelima, Meningkatkan kapasitas operasi dan jangkauan pelayanan Pelabuhan Umum dan Perikanan di seluruh pesisir Riau melalui pengembangan Dermaga, pergudangan, dan jalur pelayaran yang menghubungkan antar wilayah. Mengembangkan Wilayah kerja dan wilayah operasional pelabuhan perikanan.

Keenam, Pemanfatan Zona pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, diantaranya Pertambangan timah di perairan bagian Timur Pulau Rangsang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti; dan di perairan bagian Timur Laut Pulau Mendol Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Disamping itu juga pemanfatan potensi minyak bumi dan Gas di sekitar perairan Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Siak.

Ketujuh, Membangun sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi Laut secara terpadu antar matra dan antar moda untuk meningkatkan aksesibilitas antar daerah di wilayah pesisir Provinsi Riau, antara perkotaan dengan perdesaan, serta menghubungkan sentra-sentra produksi dengan lokasi industri dan simpul-simpul perniagaan.