PEKANBARU – Gubernur Riau, Syamsuar dikabarkan akan menunda penetapan komisaris dan direksi di dua BUMD Riau yang tengah mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat dan juga tokoh-tokoh di Riau.
Sebagaimana diketahui, atas desakan sejumlah pihak, DPRD Riau akhirnya merekomendasikan untuk dilakukan penundaan terhadap penetapan pejabat di dua BUMD Riau, yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
Guna meredam isu-isu yang berkembang, Gubernur Riau, Syamsuar akhirnya mengundang pimpinan DPRD Riau dan juga Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi untuk menjelaskan alasan rekomendasi penundaan ini.
Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, pada perjumpaan yang dilaksanakan pada Senin sore (1/2/2021) kemarin, DPRD Riau menjelaskan secara rinci semua laporan yang sampai ke DPRD Riau.
“Kami bertemu kemarin sore, ini sekalian silaturahmi kami juga karena sejak beliau (Gubernur) dinyatakan positif covid-19, ini baru kami berjumpa. Kami sampaikan bahwa kami merekomendasikan penundaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” ujar Hardianto, Selasa (2/1/2021).
Hardianto menjelaskan, DPRD Riau hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi setiap kegiatan pemerintahan, dan juga menampung aspirasi dari masyarakat, terutama tokoh-tokoh yang sudah menyampaikan masukannya ke DPRD Riau.
“Kami sudah bicara dari hati ke hati. Semangat Gubernur sama, kita ingin sama-sama melakukan perbaikan di BUMD. Kita sudah sampaikan semua alasan kita. Kita sampaikan bahwa rekomendasikan penundaan, dan secara lisan Pak Gub setuju untuk ditunda RUPS itu,” tambahnya.
Oleh karena itu, DPRD Riau akan menelusuri apa-apa yang selama ini menjadi masukan dari para tokoh, dan tentunya berdasarkan dengan regulasi yang ada.
“Setelah selesai baru kita lihat nanti. Yang jelas, semangat kita sama, bagaimana ada perbaikan dan persoalan ini menjadi tolak ukur perbaikan BUMD ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mendesak Gubernur Riau, Syamsuar untuk menunda sementara proses penetapan komisaris dan direksi dua BUMD di Riau, yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
Disampaikan Legislator asal Rohil ini, masalah penunjukan dua BUMD ini sudah menimbulkan banyak gejolak di tengah masyarakat, hingga Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) pun mendatangi DPRD Riau.
“Melalui media kita sampaikan, tolong Pak Gubernur ini ditunda dulu, kita mau lihat prosedur seleksi ini, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak,” ujar Husaimi, Kamis (28/1/2021).
