oleh

Pemilu Serentak 2024, Achmad Sebut Pemerintah Pusat Sebagai ‘Perampok’ Kedaulatan Rakyat

PEKANBARU – Anggota DPR RI Dapil Riau 1, Achmad menyebut pemerintah sebagai ‘perampok’ jika tetap melaksanakan Pemilu Serentak 2024 mendatang, dan menunjuk Penjabat untuk daerah tersebut.

“Itu sama dengan merampok kedaulatan rakyat. Kenapa saya katakan begitu? Karena UU secara tegas memberikan mandat 5 tahun sekali kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya,” kata Politisi Demokrat ini kepada GoRiau.com, Senin (22/2/2021).

banner 300x250

Indonesia, jelas Mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini, merupakan negara demokrasi, yang artinya kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Makanya, jika pemilu ditiadakan, itu sama saja dengan merampok kedaulatan tersebut.

Masa kepemimpinan Penjabat (Pj) selama 1 atau 2 tahun mendatang, menurut Achmad, bukan waktu yang sebentar, dan ini tentunya akan menghambat pembangunan suatu daerah mengingat kewenangan Pj terbatas.

“Pj tidak akan bisa melakukan hal yang strategis dan prinsip. Sehingga daerah akan mengalami kerugian selama 1-2 tahun, karena ini membuat pembangunan menjadi tidak efektif, dan imbasnya angka kemiskinan akan meningkat,” tuturnya.

Pj, lanjutnya, akan lebih loyal kepada atasannya ketimbang rakyat, karena dia mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasan yang menunjuknya, bukan kepada masyarakat yang menyalurkan hak suaranya.

“Ini yang saya sebut sudah mengebiri UU tentang otonomi daerah, kalau pemerintah tetap ngotot mau melaksanakan Pilkada 2024, berarti itu sama saja dengan mengangkangi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan di daerah seperti terpusat, dan sekali lagi saya sampaikan, 1 dan 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar,” pungkasnya.