PEKANBARU – Meski berada di tengah perkotaan, namun ternyata masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur masih mengeluhkan sektor pendidikan, tepatnya di tingkat SMA/SMK. Pasalnya, sampai hari ini tidak ada satupun SMA dan SMK Negeri di wilayah mereka.
Keresahan itu disampaikan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat, Fadila, kepada Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan dalam agenda reses di Dapilnya, beberapa waktu lalu.
“Anak-anak kami susah mau melanjutkan ke sekolah negeri pak, karena sekarang sistem zonasi. Padahal kami adalah kelurahan yang cukup padat, ada 20.000an KK di kelurahan ini. Kalau soal lahan, kami ada dua titik lahan pemerintah, yang pertama ada transito di Jalan Adi Sucipto dan ada lahan juga di Jalan Kartama, mungkin itu bisa dipakai,” katanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Parisman memastikan akan meneruskan aspirasi ini ke DPRD Riau, tepatnya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) dimana dalam rapat tersebut akan dihadiri baik oleh Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.
Diakui pria yang biasa disapa Iwan Fatah ini, sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dan menjadi prioritas di pemerintahan Gubernur Syamsuar, apalagi amanat undang-undang memberikan porsi anggaran yang besar untuk sektor ini.
“20 persen dari APBD itu peruntukannya di pendidikan, artinya pendidikan akan menjadi perhatian utama bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan ini sudah menjadi amanat undang-undang,” kata Politisi Golkar ini kepada GoRiau.com, Senin (29/3/2021).
Pun begitu, Iwan mengungkapkan dalam membangun sekolah ada beberapa pertimbangan bagi dinas, karena di sisi lain, sekolah swasta merasa kesulitan mencari siswa jika sekolah negeri terus dibangun.
“Ini dilema bagi kita, tapi nanti kita akan konsultasikan dulu dengan Dinas Pendidikan, kalau memang disana bisa dibangun, pasti kita bantu anggaran nanti, kita tidak mau juga ada anak-anak yang putus sekolah hanya karena tidak bisa masuk sekolah negeri,” pungkasnya.
