PEKANBARU – Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Karmila Sari mengimbau kepada para masyarakat yang memiliki kebun sawit berusia tua untuk bisa memanfaatkan program replanting sawit.
“Di Rokan Hilir, replanting sawit ini belum semua kecamatan yang memanfaatkannya. Padahal, Riau punya 4,2 jt ha perkebunan sawit, Riau berhak mengajukan program replanting dengan syarat kebun sudah berusia 25 tahun dan bukan di wilayah hutan,” kata Karmila, Rabu (14/4/2021).
Dijelaskan Karmila, dari total 26.500 ha yang ditargetkan pemerintah tahun 2021 ini, 2000 ha diantaranya ditujukan untuk masyarakat Rokan Hilir. Dia mengimbau supaya kesempatan ini tidak dilewatkan oleh petani sawit.
“Masyarakat tidak hanya dibantu untuk penumbangan pohon saja, pemberian bibit sawit dan pupuk bahkan menuju 3 tahun, petani diberikan Jadup (Jaminan Hidup) menjelang sawitnya menghasilkan,” ujarnya.
Senada dengan Karmila, Anggota DPRD Riau Dapil Inhu-Kuansing, Marwan Yohanis juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, program yang bagus seperti ini harus lebih ‘digaungkan’ oleh dinas terkait.
“Ini saya lihat kurang sosialisasi nampaknya, waktu saya reses, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak tahu,” katanya.
Sejauh ini, ujar Marwan, program replanting sawit ini baru menyentuh kelompok petani yang masuk dalam Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KPPA), padahal tujuan utama program ini adalah untuk petani yang punya kebun mandiri.
“Saya akan menyampaikan fakta-fakta ini ke Dinas Perkebunan. Walaupun saya pernah mengajak mereka ke lokasi reses, tapi saya akan sampaikan ini ke mereka,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, meski sudah digaungkan oleh Presiden Jokowi sejak beberapa tahun yang lalu, namun nyatanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) belum sesuai dengan yang sudah ditargetkan.
Bahkan, pada tahun lalu, capaian realisasi PSR hanya sekitar 9000 hektar saja, artinya hanya 40 persen dari yang sudah ditargetkan. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan 180 ribu hektar, dan untuk Riau ditargetkan 26.500 hektar.
