PEKANBARU – Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, yang menyalahkan pemerintahan sebelumnya atas bencana banjir yang melanda banyak perumahan di Pekanbaru.
Disampaikan Legislator Dapil Pekanbaru ini, dalam kondisi seperti ini pemerintah mestinya mencarikan solusi supaya banjir ini tidak terulang di masa yang akan datang, karena ini sangat merugikan masyarakat.
“Dalam kondisi bencana begini, jangan saling menyalahkan, tunjukan tanggungjawab sebagai pemimpin, dan pemimpin yang bijaksana tak akan pernah menyalahkan dan mencari kambing hitam,” ujar Politisi Golkar ini kepada GoRiau.com, Sabtu (24/4/2021).
Disampaikan pria yang biasa disapa Iwan Fatah ini, dia sudah meninjau beberapa lokasi banjir yang ada di Pekanbaru saat ini, dan dia melihat ada dua penyebab utama, yaitu bangunan di pinggir sungai dan pendangkalan sungai.
Bahkan, setelah dia mendengarkan cerita dari korban banjir, perumahan yang mereka huni semuanya mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemko Pekanbaru diatas tahun 2015.
“Jangan salahkan pemerintah sebelumnya, izin perumahan itu diatas 2015, padahal untuk mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) ada regulasinya, apakah pemerintah pernah membaca regulasi ini,” katanya.
Persoalan banjir, lanjut Iwan, sudah menjadi persoalan menahun dan terus berulang-ulang setiap hujan deras melanda, bahkan di tengah kota seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Soebrantas juga banjir.
“Kalau dibilang ini kesalahan pemerintah sebelumnya, kita bisa bandingkan bagaimana perbedaan masalah banjir dulu dengan sekarang,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Riau, Mardianto Manan berang dengan pernyataan Walikota Pekanbaru Firdaus atau yang sering dipanggil dengan sebutan Occu Fidau terkait banjir di Kota Pekanbaru.
Dimana Firdaus mengklaim bahwa banjir di Kota Pekanbaru adalah buah dari carut marutnya perizinan bangunan pada pemerintahan sebelumnnya. Menurut Mardianto Manan, Firdaus harusnya bertanggungjawab bukan malah menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
“Manajemen kota ini dibawah kendali nakhodanya yakni sang walikota, apapun yang telah, sedang bahkan akan terjadi adalah tanggungjawab walikotanya, karena dampak masa lalu seperti yang Ia alibikan justeru menunjukkan ketidakmampuannya memimpin kota ini,” ujarnya kepada GoNews.co, Sabtu (24/4/2021).
“Tongkat kepemimpinan sudah ada di tangannya, tak elok ketika ada permasalahan seperti banjir, dia malah menuding akibat dari kebijakan pemerintah 15 tahun lalu. Jangan setelah mau habis jabatan dan warga berulang kali dapat musibah, baru sadar dan keluar statemen banjir ini karena kesalahan masa lalu,” tegas politikus PAN itu.
Masalah perizinan bangunan kata Mardianto, selama hampir 10 tahun ini, kebijakan sudah ada di tangan Fidaus, bukan lagi di pemerintahan sebelumnya.
