oleh

Senin Depan, DPRD Inhu Gelar Paripurna Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih

RENGAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu (Inhu), Riau akhirnya sepakat untuk melaksanakan rapat paripurna penetapan bupati dan wakil bupati (Wabup) terpilih pada Pilkada serentak 2020. Rencananya, paripurna dilaksanakan pada Senin (7/6/2021) depan.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Inhu, Samsudin usai mengumpulkan seluruh ketua fraksi di DPRD Inhu, Rabu (2/6/2021).

banner 300x250

“Tadi kita sudah kumpul bersama dengan ketua-ketua fraksi, dan sudah diputuskan Senin depan kita menggelar paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati Inhu terpilih,” ujar Samsudin.

Samsudin mengatakan pada Senin (7/6/2021) pagi DPRD Inhu akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus). Kemudian dilanjutkan pada sorenya, menggelar rapat paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati Inhu terpilih.

Selanjutnya, hasil paripurna tersebut akan disampaikan ke Gubernur Riau untuk kemudian diteruskan ke Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan di DPRD Inhu, Taufik Hendri membenarkan kesepakatan tersebut.

“Kita ketua-ketua fraksi di DPRD Inhu pada intinya sepakat untuk menggelar paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati Inhu,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan setelah rapat tadi, para ketua fraksi akan memerintahkan anggotanya untuk hadir pada rapat Banmus Senin (7/6/2021) pekan depan.

Sebelumnya, sesuai yang diberitakan, bahwa DPRD Inhu tidak menggelar paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati Inhu terpilih karena sudah lewat batas waktu lima hari yang ditentukan.

Namun pihak Pemerintah Provinsi Riau meminta DPRD Inhu agar menggelar paripurna penetapan.

Pasalnya, hasil paripurna tersebut dimasukan sebagai salah satu poin dalam SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhu.

Sebelumnya, Ketua KPU Inhu, Yenni Mairida menerangkan sebelumnya pihaknya memang sempat berencana mengirimkan surat ke Gubernur Riau melalui KPU Provinsi.

Namun hal itu tidak jadi dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu mengirimkan surat ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ditembuskan ke KPU Inhu.

“Menurut kami (KPU Inhu red) itu sudah tidak di KPU lagi, karena sudah ada tindak lanjut ketika DPRD Inhu tidak melaksanakan paripurna,” katanya.

Saat ditanyakan soal surat DPRD Inhu ke Kemendagri, Yenni enggan berkomentar lebih jauh. Yenni menyampaikan hal itu merupakan ranah dari DRPD Inhu.

“Itu tidak ranah kami, namun kami mendapat kabar bahwa Dirjen Otda meminta agar ada paripurna DPRD Inhu,” katanya.

Meski begitu, Yenni berkata pihaknya baru akan bersurat ke Pemerintah Provinsi apabila ada surat yang menegaskan memang paripurna penetapan tidak akan digelar.