PEKANBARU – Anggota Komisi IV DPRD Riau Dapil Indragiri Hulu – Kuantan Singingi, Mardianto Manan, menyoroti persoalan abrasi yang kian mengkhawatirkan dan menjadi bahan aduan masyarakat kepada dia, baik dalam pertemuan formal maupun informal.
Dijelaskannya, peradaban masyarakat di Inhu-Kuansing tak bisa dipisahkan dari sungai, sehingga perkembangan masyarakat dari zaman ke zaman lebih banyak di pinggir sungai. Makanya, pemukiman masyarakat dominan di pinggir sungai.
“Sungai Kuantan atau Sungai Indragiri atau Sungai Sinamar kata orang di Sumbar, menjadi bukti kedigdayaan masa lalu kami, sumber kehidupan dari sana, makanya semua kampung di Inhu Kuansing itu saya pastikan ada di bibir sungai, karena sungai tak bisa dipisahkan dari sejarah nenek moyang kami,” kata Politisi PAN ini, Rabu (11/8/2021).
Sayangnya, kehidupan di pinggir sungai tidak seperti dulu yang kehadiran banjir hanya di saat musim penghujan saja. Sekarang, kawasan perkampungan di pinggir sungai menjadi langganan banjir ketika hujan lebat.
Semua itu disebabkan oleh abrasi sungai yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun, dimana aliran air menghempas dan mengikis tanah di pinggiran sungai, akibatnya sungai menjadi dangkal.
Yang lebih ironis lagi, ada beberapa ruas jalan atau bahkan rumah mengalami amblas. Penyebabnya adalah tanah yang ada dibawahnya sudah terkikis oleh air sungai.
“Biasanya, yang parah abrasinya itu di tikungan tajam, karena dia terhempas oleh aliran air, ketika dihempas dan terkikis, tanahnya menjadi kosong, karena dibiarkan terus tanahnya amblas, sebab tak mampu menahan beban diatasnya,” terangnya.
Dia mencontohkan, salah satu akses jalan di Gunung Toar pernah amblas ke sungai karena abrasi ini, dan Pemkab sudah memperbaiki jalan yang amblas tersebut supaya tetap fungsional.
“Heboh juga waktu itu, sementara sudah ditangani bupati pakai dana insidentil. Tapi, kewenangan bupati cuma untuk jalan saja, kalau tebing sungai, itu semua ada di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS)” tuturnya.
Karena statusnya hanya sebagai Anggota DPRD Riau, Mardianto mengaku tidak bisa berbuat banyak karena APBD tidak diperbolehkan menganggarkan pembangunan disana, kalaupun dianggarkan itu akan membutuhkan dana yang sangat besar.
“Saya sudah sampaikan ini ke Ustadz Syahrul Aidi, walaupun beda partai, yang penting aspirasi masyarakat bisa terlaksana. Beliau juga sudah pernah meninjau langsung di Cerenti bersama konsultan perencanaan, mungkin pembangunan fisik turap sudah dibangun tahun depan,” tutupnya.
