PEKANBARU – Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin ternyata sudah bisa dideteksi dari awal, yakni ketika perpecahan terjadi antara Zulkifli Hasan dan Amien Rais.
Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik Riau, Dr Panca Setyo Prihatin. Menurut dia, masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan membuktikan adigium ‘tidak ada yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan’.
“Dari situ kita bisa menganalisa kenapa PAN begitu, berarti kan ada kepentingan. Saya sudah membaca ini dari pecahnya Kongres di Kendari, karena sosok Amien Rais berpotensi akan menganggu pemerintahan, menganggu presiden bekerja,” katanya, Jumat (27/8/2021).
Sebab, ujar Panca, sosok Amien Rais saat itu merupakan tokoh di internal PAN yang kerap menganggu pemerintah dengan berbagai pernyataannya. “Saya yakin ada peran dari pihak pemerintah di belakang itu, bagaimana komunikasi politiknya kita tidak bisa meraba sampai kesitu,” kata Dosen Universitas Islam Riau ini.
Untuk target PAN, Panca melihat, saat ini kinerja pemerintah tengah menjadi sorotan dalam beberapa bulan belakangan, dan penurunan kinerja ini tentu akan berdampak pada bongkar pasang kabinet.
“Bukan tidak mungkin PAN mengincar kursi satu atau dua, itu kira-kira kepentingan praktisnya,” tuturnya.
Asumsinya ini diperkuat dengan rekam jejak PAN di pemerintahan periode sebelumnya, dimana PAN juga berada di posisi lawan politik Jokowi pada 2014. Namun, PAN kembali masuk dan mendapatkan ‘jatah’ menteri.
Sebagai informasi, di Pilpres 2014, PAN mengusung kadernya Hatta Rajasa untuk mendampingi Prabowo Subianto. Kemudian di Pilpres 2019, PAN keluar lagi dari lingkaran penguasa dan mengusung Prabowo-Sandi untuk melawan Jokowi.
Untuk eksistensi PAN di Riau, lanjut Panca, dia tidak melihat pengaruh yang besar, kalaupun ada itu hanya sedikit. Sebab, kondisi masyarakat saat ini sudah dalam tahap ‘jenuh’, sehingga resistensi terhadap PAN tidak akan terlalu kuat.
“Masyarakat kita juga tipe yang permisif, terdakwa koruptor seperti Rusli Zainal dan Annas Maamun saja masih diterima di masyarakat,” tambahnya.
Namun, tingkat resistensi terhadap PAN bisa meningkat jika lawan-lawan politik pemerintah, seperti PKS dan Demokrat menjadikan isu ini sebagai jualan politik. Jika melihat data yang ada, PKS merupakan partai yang mampu mengemas isu ini.
Bahkan, dampak dari tingginya resistensi terhadap sosok penguasa di Pilpres 2019, PKS mampu ‘menumbangkan’ Golkar di Kota Pekanbaru, dan merebut kursi Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
“Kalau sekarang jualan politik seperti ini tidak akan terlalu berpengaruh, karena Pemilu masih lama. Mungkin isu ini akan dimanfaatkan lawan politik menjelang Pemilu, akhir tahun 2022 atau awal 2023,” terangnya.
