PANGKALAN KERINCI –Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Baharudin mengungkapkan, saat ini masih proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -Perubahan (APBD-P) Pelalawan tahun 2021. Pembayaran TPP ASN, gaji honorer dan BPJS masuk dalam prioritas alokasi dana dalam APBD-P.
“Setelah paripurna penyerahan Ranperda, ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui,” terang Baharudin, kepada GoRiau.com.
Beberapa tahapan itu, yakni paripurna pandangan fraksi, jawaban pemerintah dan pembahasan. Setelah itu baru diambil rekomendasi untuk putusan APBD-P 2021.
“Selambat lambatnya pada hari Kamis tanggal 30 Sepetember. Insya Allah ini akan diselesaikan tepat waktu,” katanya.
Baharudin menegaskan, seluruh anggota DPRD Pelalawan diminta untuk berada di Pangkalan Kerinci selama pembahasan APBD-P, agar dapat selesai tepat waktu.
“Kawan-kawan sekarang semuanya berkonsentrasi di Pangkalan Kerinci, tak boleh ada yang keluar daerah untuk menyelesaikan tugas pembahasan APBD-P ini,” tegasnya.
Sebab, menurut politisi Golkar itu, seandainya sesuai schedul yang sudah ditentukan APBD-P tidak dapat diselesaikan tepat waktu, maka akan ada mekanisme lain, yakni mekanisme Perkada.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
“Tapi itu kan penjabarannya sangat terbatas, kita juga tidak mau itu karena banyak sekali hal-hal penyesuaian yang harus dilakukan dalam APBD-P ini,” ujarnya.
Lebih lanjut diungkapkannya, ada beberapa yang menjadi prioritas dalam pembahasan APBD-P, diantaranya soal pembayaran TPP ASN yang tertunggak beberapa bulan.
“Mengenai TPP ASN yang sampai hari ini belum cair. Termasuk juga kekurangan pembayaran gaji tenaga honor di lingkungan Pemkab Pelalawan. Ada juga berkaitan dengan masyarakat yakni tagihan BPJS yang harus diselesaikan sampai akhir Desember ini, nilainya cukup fantastis dan juga kegiatan lainnya,” papar Baharudin, Senin (27/9/2021).
