PEKANBARU – Mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru tiga periode, Said Usman Abdullah, mengaku heran dengan kinerja Wali Kota Pekanbaru di penghujung masa jabatannya ini, dimana ada begitu banyak masalah yang belum terselesaikan.
“Di akhir masa jabatan ini, masih juga mutasi pejabat, aparatur dibawahnya pun masih membuat gaduh. Ada yang korupsi, ada yang memeras orang. Terakhir kan ada lurah yang ditangkap,” kata Ketua MKA LAMR Pekanbaru periode 2017-2022 ini, Sabtu (2/10/2021).
Disampaikan Said, dirinya pernah menjadi Anggota DPRD Pekanbaru di akhir-akhir masa jabatan Wali Kota Herman Abdullah, namun situasinya jauh lebih stabil dibanding hari ini.
“Ini ada apa? Hubungan dengan lembaga legislatif juga tidak harmonis, kabarnya juga setelah rapat pengesahan APBD P, Wali Kota dan jajarannya juga masih jalan-jalan ke luar kota. Loh, ini kok makin kacau,” tuturnya.
Said khawatir, jika Wali Kota Firdaus tak berubah dan tetap seperti ini, dosa-dosa dia akan dilimpahkan kepada Wali Kota selanjutnya. Salah satu yang kemungkinan menciptakan konflik adalah banyaknya pembayaran proyek masih belum dibayarkan dan jumlahnya juga sangat besar.
“Apakah Wali Kota selanjutnya mau membayarkan utang Pemko? Nah ini nanti kan jadi masalah,” tegasnya.
Dia berharap, aparat penegak hukum harus jeli melihat persoalan di Pekanbaru. Kejelian aparat sangat diharapkan agar Wali Kota tak merasa ‘kebal hukum’ setelah masa jabatannya habis nanti.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
“Tujuannya jadi kepala daerah sebenarnya apa? Ini uang rakyat yang dikelola, jangan sampai nanti disumpah sama rakyat, jangan anggap karena masa pemerintahan mau berakhir, dia seperti tidak ada beban,” tutupnya.
Sebagai informasi, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus dan Wakilnya Ayat Cahyadi sudah memasuki akhir masa jabatan dua periodenya, untuk periode ini masa jabatan mereka akan habis pada 22 Mei 2022 mendatang.
