PEKANBARU – Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, meminta Gubernur Riau, Syamsuar beserta stakeholder terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perkebunan (Disbun) untuk merespon desakan tuntutan Dana Bagi Hasil (DBH) Crude Palm Oil (DBH).
Disampaikan Husaimi, kondisi keuangan Provinsi Riau yang terus merosot dalam beberapa tahun belakangan harus ditanggapi dengan kecerdasan dalam membuat inovasi, bagaimana keuangan daerah kembali meningkat.
“Sering saya sampaikan, kondisi keuangan begini harus direspon dengan cepat, kalau daerah tak cerdas, dan tak ada inovasinya, tahun depan mungkin kita hanya tinggal Rp 6-7 T saja anggarannya,” kata Politisi PPP ini, Senin (16/10/2021).
Pemprov Riau, lanjutnya, harus bersama berjuang merebut hak-hak atas kekayaan Riau di bidang perkebunan kelapa sawit. Dan potensi pendapatan dari sini adalah barang pasti yang besaran nilainya sangat besar.
DPRD Riau sendiri, kata Legislator Dapil Rokan Hilir ini, dalam waktu dekat akan mengundang semua DPRD Provinsi yang merupakan daerah penghasil sawit guna menyatukan persepsi.
“Tahun ini kita akan undang semua DPRD dari 18 provinsi, untuk berdialog soal ini. Semacam seminar. Kalau 18 provinsi mendesak ini, saya yakin itu bisa, saya yakin seyakin-yakinnya. Ini bukan untuk kita saja, tapi untuk kepentingan anak cucu kita. Saya dari barusan Rohil, saya lihat bagaimana jalanan rusak, itu dampak dari aktivitas sawit ini,” tutupnya.
