Inforiau.ID, PELALAWAN – Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, menghentikan sementara kegiatan pelayanan mulai Selasa (1/9/2026).
Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk kekecewaan setelah honor kader yang seharusnya menjadi penunjang kerja mereka disebut masih tertunggak selama delapan bulan.
Dari sembilan bulan berjalan, honor yang telah diterima kader baru dibayarkan untuk tiga bulan.
“Iya bg, tapi gaji yang masuk hanya tiga bulan. Gak sesuai rasanya. Dalam hal ini kami kader Posyandu Pangkalan Kerinci akan melaksanakan mogok dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu dimulai hari ini,” ujar salah seorang kader yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (1/9/2026).
Menurut kader tersebut, jadwal pelayanan Posyandu di setiap wilayah berbeda.
Namun, para kader telah berkomitmen untuk tidak melaksanakan kegiatan bagi wilayah yang mendapatkan jadwal pelayanan mulai hari ini.
“Honor yang belum dibayarkan itu dari Januari sampai Agustus. Delapan bulan belum dibayar, baru tiga bulan yang masuk,” ungkapnya.
Kekecewaan kader semakin bertambah karena besaran honor yang mereka terima juga mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya, kader Posyandu menerima honor sebesar Rp200 ribu per bulan.
Kini, honor tersebut turun menjadi Rp150 ribu per bulan.
Para kader mengaku memahami adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Namun, mereka mempertanyakan keterlambatan pembayaran honor yang nilainya relatif kecil tetapi justru tertunggak hingga berbulan-bulan.
Padahal, tugas kader Posyandu tidak hanya menunggu masyarakat datang ke lokasi pelayanan.
Mereka juga dituntut aktif melakukan pemantauan terhadap sasaran, terutama bayi dan balita.
Jika terdapat bayi atau balita yang tidak hadir dalam kegiatan Posyandu, kader harus melakukan kunjungan langsung ke rumah atau door to door.
“Sebetulnya itu dirasakan kurang wajar juga. Sekarang ini tugas kader juga bertambah. Kalau ada sasaran bayi atau balita yang tidak hadir, kami harus melakukan kunjungan rumah atau door to door,” katanya.
Menurutnya, para kader tidak mempersoalkan kebijakan pemerintah apabila keterbatasan anggaran memang menjadi penyebab keterlambatan.
Namun, mereka meminta adanya kepastian mengenai pembayaran honor.
“Sebenarnya kami tidak keberatan. Tapi tolong juga kami kader Posyandu ini, dalam hal gaji sebagai penunjang kerja kami, jangan dipersulit,” sesalnya.
Kader Posyandu merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
Mereka terlibat langsung dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak, tumbuh kembang bayi dan balita, pendataan sasaran, hingga mendorong masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
Peran tersebut juga sangat penting dalam upaya pencegahan stunting, pemantauan pertumbuhan anak, imunisasi, serta peningkatan kesehatan keluarga.
Persoalan honor kader Posyandu ini sebelumnya juga telah disampaikan dalam rapat penyampaian hasil Reses II DPRD Kabupaten Pelalawan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan, H. Baharuddin, sebelumnya meminta Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui dinas terkait segera menyelesaikan pembayaran honor kader Posyandu yang disebut menunggak selama delapan bulan.
Dengan demikian, persoalan tersebut sejatinya bukan lagi informasi baru bagi pemerintah daerah.
Kini, para kader menunggu kepastian dan realisasi pembayaran honor yang menjadi hak mereka.
Penghentian sementara kegiatan Posyandu dikhawatirkan berdampak terhadap pelayanan masyarakat, khususnya ibu, bayi dan balita yang menjadi sasaran utama Posyandu.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan diharapkan memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan pembayaran sekaligus memastikan kapan seluruh honor kader akan diselesaikan.
Sebab, efisiensi anggaran jangan sampai berimbas pada tersendatnya pelayanan dasar masyarakat di tingkat paling bawah.
Bagi pemerintah, Rp150 ribu mungkin terlihat sebagai angka kecil dalam struktur anggaran.
Namun bagi kader Posyandu, honor tersebut merupakan bentuk penghargaan atas waktu, tenaga dan tanggung jawab yang mereka berikan untuk masyarakat.
