Inforiau.ID, PEKANBARU – Puluhan mahasiswa Universitas Riau (UNRI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Jumat (23/10/2026). Mereka memprotes kabut asap yang melanda Riau sekaligus mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Aksi mimbar bebas yang dimulai sekitar pukul 15.10 WIB itu diikuti sekitar 50 mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP) UNRI, dengan koordinator lapangan Muhammad Ikhsan Darmawan.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah spanduk bernada kritik terhadap penanganan karhutla. Di antaranya bertuliskan “Permasalahan Karhutla Dibungkam, Pemerintahannya Diam”, “Karhutla Membara Pemerintahannya Diam Saja”, dan “Gambut Dijaga Bukan Dibakar, Woi Sadar”.
Melalui orasi secara bergantian, mahasiswa menyuarakan keresahan masyarakat akibat kabut asap yang disebut telah berlangsung selama tiga bulan terakhir. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan karhutla yang terus berulang.
“Di sini kita berkumpul dalam rangka menyuarakan suara rakyat. Kita sudah tiga bulan merasakan kabut asap melanda Provinsi Riau. Aksi ini bentuk perlawanan kita kepada pemerintah. Sampai kapan kita terbebas dari kabut asap ini,” ujar salah seorang orator.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan unsur kesengajaan dalam sejumlah peristiwa kebakaran lahan serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, terutama risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Kami meminta agar pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional,” tegas massa dalam orasinya.
Sekitar pukul 16.10 WIB, massa ditemui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Muhammad Edi Aprizal.
Di hadapan mahasiswa, Edi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengerahkan tim darat dan udara untuk menangani karhutla, termasuk membantu penanganan kebakaran di wilayah provinsi tetangga, seperti Jambi.
Namun, upaya pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber air di lokasi kebakaran.
Menurut Edi, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Riau juga dipengaruhi kiriman asap dari provinsi tetangga yang terbawa arah angin.
Sebagai langkah perlindungan masyarakat, BPBD Riau telah mendistribusikan sekitar 3.000 masker kepada warga.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Edi memastikan aspirasi terkait penetapan karhutla sebagai bencana nasional akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Kami menyadari apa yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Riau. Melalui apa yang adik-adik sampaikan, aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Setelah mendapat penjelasan dari BPBD Riau, mahasiswa mengakhiri aksi mimbar bebas sekitar pukul 16.25 WIB.
