PEKANBARU – Di tengah lesunya perekonomian Indonesia saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berupaya mengencangkan “ikat pinggang” agar tidak boros mengeluarkan anggaran. Namun, kondisi ini tidak diikuti sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Riau yang tanpa memberikan kontribusi untuk daerah.
Plt Kepala Biro Ekonomi, Mardoni Akrom saat dikonfirmasi GoRiau.com mengatakan, dari tujuh BUMD milik Pemprov Riau, hanya ada tiga yang dinyatakan sehat atau memberikan keuntungan. Ketiga BUMD Pemprov Riau yang sehat, yaitu PT Bank Riau Kepri (BRK), PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
“Sementara empat BUMD Pemprov Riau yang masuk kategori atau tak memberikan keuntungan, yaitu PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Pembangunan Investasi Riau (PIR), PT Riau Petroleum, dan PT Riau Airlines,” kata Mardoni, Jumat (13/3/2020).
Dikatakan Mardoni, sejak tahun 2012 Pemprov Riau tak lagi memberikan penyertaan modal terhadap ke tujuh BUMD tersebut. Meskipun demikian, ada BUMD yang bisa bertahan dengan penyertaan modal sebelumnya dan tetap memberikan kontribusi berupa deviden atau pendapatan asli daerah (pad) kepada Pemprov Riau.
“BUMD Pemprov Riau tak memberikan keuntungan, disebabkan ada yang bermasalah dengan hutang piutang, pajak, gaji, dan masalah manajemen,” ungkap Mardoni.
Alasan lainnya, sambung Mardoni, DPRD Riau tidak mau membahas Perda (peraturan daerah) penyertaan modal untuk BUMD milik Pemprov Riau, jika masih ada BUMD yang tidak memberikan keuntungan/deviden.
“Namun, usulan penyertaan modal untuk BUMD tahun ini akan masuk dalam pembahasan antara Pemprov Riau dengan DPRD Riau. Namun kepastiannya kita masih menunggu,” jelas Mardoni.
