PEKANBARU – Anggota Komisi V DPRD Riau, Marwan Yohanis meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pendidikan sesegera mungkin mempersiapkan diri untuk Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) dengan formulasi yang tepat.
Hal tersebut disampaikan Politisi Gerindra ini supaya tidak ada lagi anak-anak di Riau yang putus sekolah hanya gara-gara tidak bisa masuk ke sekolah negeri, karena ketidakmampuan pemerintah mengakomodir kebutuhan pendidikan mereka.
Marwan bahkan sudah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi V DPRD Riau untuk segera mengundang pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah (Kepsek) di Riau dalam rangka persiapan PPDB ini.
“Mungkin dalam waktu dekat ini, pimpinan akan menggelar pertemuan untuk mendengarkan seperti apa upaya pihak terkait, kemudian juga kita akan cek langsung ke sekolah-sekolah, apakah mereka sudah siap atau belum, kita tunggu instruksi pimpinan komisi,” kata Legislator Dapil Inhu-Kuansing ini kepada GoRiau.com, Kamis (11/3/2021).
Komisi V, sambung Marwan, sudah melakukan studi banding ke Provinsi Jambi dalam rangka PPDB ini, dan banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari provinsi tetangga tersebut, karena di Jambi sendiri pembagian sekolah sudah tertata dengan baik.
Di Jambi, jelasnya, baik sekolah negeri maupun swasta, jumlah kelas dan lokal yang tersedia sudah cukup menampung para lulusan SMP. Sementara, di Riau masih ada ketimpangan sehingga tidak memungkinkan jika dipaksakan masuk ke negeri semua.
“Di satu sisi kita mau menampung semaksimal mungkin hingga over capacity, misalnya yang punya kapasitas 40 orang dipaksakan 45 orang, yang hanya 6 lokal dibuka 8 lokal. Benar tertampung mereka, tapi kan kita pikirkan juga sekolah swasta yang membutuhkan siswa untuk biaya operasionalnya,” kata Marwan.
Untuk itu, Marwan mewacanakan supaya ada Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) kepada sekolah-sekolah swasta, supaya bisa memenuhi kualifikasi penyelenggaraan pendidikan, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar, sehingga wali murid yang mampu mau menyekolahkan anaknya ke swasta.
“Namanya semua lulusan SMP tentu ingin ke sekolah lebih tinggi, kalau dipaksa ke negeri semua, pasti kekurangan gedung. Solusinya, adalah sekolah swasta ini harus ditingkatkan standarnya, hingga berstandar nasional,” tuturnya.
Disampaikan Marwan, Bosda untuk swasta ini diperbolehkan secara regulasi, meskipun angkanya tidak sebesar yang diterima sekolah negeri. Namun, dia yakin bantuan ini bisa meningkatkan mutu pendidikan di swasta dan membantu biaya operasional sekolah swasta.
“Tapi kita belum tahu apakah semua swasta bisa diberi bantuan atau hanya sebagian. Makanya kita akan undang pihak-pihak terkait, terutama minta data jumlah calon siswa yang akan masuk ke SMA. Kan lucu juga, kalau mereka tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak bisa masuk negeri,” pungkasnya.
