PEKANBARU – Anggota Komisi V DPRD Riau, Abu Khoiri meminta solusi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membantu perekonomian orang-orang yang selama ini menggantungkan hidup di bidang transportasi.
Politisi PKB ini mengaku, dirinya memang belum menerima adanya laporan ini, namun semestinya pemerintah bisa memahami bagaimana terganggunya pendapatan mereka dengan adanya kebijakan larangan mudik ini.
“Mereka biasanya kalau mau lebaran ini dapat rezeki lebih, penumpang mereka naik berlipat-lipat. Jadi pemerintah perlu memberikan solusi, dan kita paham juga kalau larangan mudik ini bertujuan memutus mata rantai covid-19,” kata Mantan Anggota DPRD Rohil ini kepada GoRiau.com, Sabtu (8/5/2021).
Disampaikan pria yang biasa disapa Aboy ini, jika dihitung ada ribuan sopir yang berdampak dengan kebijakan ini. Jika dihitung dengan jumlah anggota keluarganya, Aboy menyebut akan sangat banyak orang yang terdampak.
“Pemerintah itu setidaknya memberikan bantuan sedikit kepada mereka, selama ini kan tidak pernah diperhatikan. Pemerintah kan sering kasih bantuan, tapi kadang bantuannya tak tentu arah kemana,” tuturnya.
Mestinya, pemerintah bisa memberi sedikit bantuan, kalaupun tidak bisa mengakomodir semua sopir, minimal bantuan bisa diberikan kepada mereka yang bekerja dalam jasa transportasi resmi.
Selain sopir yang terdampak, orang-orang yang bermukim di wilayah destinasi mudik juga berdampak. Sebab, selama ini para pemudik meningkatkan daya jual beli di perkampungan. Belum lagi beban moral mereka yang terpaksa membatalkan rencana silaturahminya.
“Kita sebenarnya mau menyampaikan ini ke gugus tugas, memang bukan domain gugus tugas, tapi kan setidaknya mereka bisa meneruskan ini ke Gubernur, sayangnya perwakilan gugus tugas tidak hadir,” pungkasnya.
