PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan juga pemegang kebijakan di Riau untuk bisa satu langkah perjuangan dalam memaksimalkan potensi Blok Rokan yang akan beralih dari Chevron ke Pertamina pada Agustus 2021 mendatang.
Saat ini, Hardianto melihat, kelemahan Provinsi Riau adalah tidak bisa berjalan bersama-sama, bahkan ada yang saling menjegal. Dia berharap peran Gubernur Riau, Syamsuar dalam menyatukan semua ini.
“Si A maju, si B kontra. Maju si C, dianggap tidak layak oleh si B dan si A. Jadi, saya sarankan supaya semua kompak, bersatu dan bersama. Kalau semua saling mendorong, semua akan jatuh, tak ada yang tegak, ini PR kita bersama,” kata Sekretaris DPD Gerindra Riau ini, Senin (24/5/2021).
“Kita minta gubernur yang dituakan untuk bisa menghandle ini. Kita khawatir, pro dan kontra ini bisa dijadikan alasan bagi pusat supaya tidak diberikan ke Riau karena dianggap tidak mampu,” ujarnya.
Saham Blok Rokan yang berpotensi dikelola oleh Riau, jelas Hardianto, adalah 39 persen. Dan potensi itu bukanlah barang pasti didapatkan oleh Riau, bisa saja didapatkan oleh pihak-pihak di luar Riau.
“Dan saya yakin, tak akan ada satupun badan usaha murni yang mampu mengelola semuanya, pasti terbagi-bagi. Makanya butuh kekompakan. Mari kesampingkan kepentingan pribadi dulu,” tambahnya.
Karena ketidakmampuan mengelola 39 persen ini, Hardianto berharap, semua pengusaha yang ada di Riau untuk bersatu memaksimalkan potensi ini. Karena jika pengusaha Riau bisa berusaha di Blok Rokan, maka ekonomi Riau secara tidak langsung akan berdampak.
“Kalau swasta atau BUMD yang mengelola 39 persen itu, keuntungan mereka akan berputar di Riau, artinya banyak uang yang beredar di Riau, dan daya beli masyarakat akan meningkat,” terangnya.
Berbeda halnya jika pengusaha luar Riau mendominasi dalam pengelolaan Blok Rokan, mereka pasti akan membawa keuntungan perusahaannya ke daerah asal dan tidak ada jaminan bahwa tenaga lokal akan terakomodir.
“Kalau yang berusaha di Blok Rokan adalah perusahaan dari Riau, pasti pekerjanya banyak dari Riau. Setidaknya ini bisa mengurai pengangguran. Kalau pengusaha luar, apakah ada jaminan garansi orang Riau akan diterima?” tutupnya.
Sebagai informasi, kontrak kerja sama PT CPI di Blok Rokan akan berakhir pada 9 Agustus 2021 dan Blok Rokan selanjutnya akan dikelola oleh BUMN PT Pertamina.
Blok Rokan merupakan salah satu blok migas terbesar di Indonesia, yang cakupan areanya melintasi tujuh kabupaten/kota di Riau. Termasuk, lima lapangan utama yaitu Duri, Minas, Bekasap dan Kota Batak, serta banyak lapangan kecil lainnya.
Pertamina sendiri akan mengelola Blok Rokan sebanyak 51 persen, dan melepas 39 persen sahamnya untuk bisa dikelola secara Business to Business (B to B), sementara 10 persen lagi akan dikelola oleh BUMD Riau sesuai dengan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.
