PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mengakui perjuangan merebut Dana Bagi Hasil (DBH) Crude Palm Oil (CPO) atau pembagian hasil pungutan pajak ekspor untuk Provinsi Riau tidak gampang dan butuh perjuangan panjang.
“Itu perjuangannya membutuhkan energi yang luar biasa, dibutuhkan kebersamaan, kalau di Riau, tentu kita berbicara pemerintah daerah, ada eksekutif, yaitu gubernur dan legislatif itu DPRD. Kita berharap, dua unsur ini juga untuk bisa bekerja sama, sampai detik ini, ini yang belum ada,” kata Politisi Gerindra ini, Senin (18/10/2021).
Hardianto mencontohkan, di akhir tahun 2019, DPRD Riau pernah mengutus Komisi III DPRD Riau untuk menjalin komunikasi dan menggalang kekuatan dari DPRD Provinsi penghasil sawit lainnya.
“Tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi, bagaimana perjuangan ini bisa menambah anggaran di pemerintahan tingkat provinsi, sehingga masyarakat semakin merasakan pembangunan,” tambahnya.
Sayangnya, Gubernur Syamsuar juga melakukan hal yang sama dengan mengumpulkan semua kepala daerah di Pekanbaru untuk membahas ini. Dan tuntunannya sama dengan apa yang diperjuangkan DPRD.
“Gubenur membuat forum juga, menurut hemat saya, gerakan seperti ini harus disatukan, antara legislatif, eksekutif biar satu langkah dan satu irama,” tuturnya.
Bergerak satu langkah yang dimaksud Hardianto adalah gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berkomunikasi dengan presiden, sedangkan DPRD bergerak melalui fraksi-fraksi.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
“Revisi UU itu kan ada di DPR RI. Tentu bicara partai-partai, fraksi-fraksi, inilah gunanya DPRD provinsi yang masing-masing memiliki perwakilan. Selain komunikasi formal ada juga non formal, kami juga punya bapak dan abang kami di DPR RI,” terangnya.
“Kalau semua provinsi bersatu, tentu gaungnya besar, sekarang kan berjalan dengan ego masing-masing. Mudah-mudahan, dua lembaga ini ini bisa bersatu, dan gerakan ini bisa didengar pusat,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mempertanyakan kelanjutan dari pertemuan 18 Gubernur se-Indonesia yang membahas tentang perjuangan Dana Bagi Hasil (DBH) Crude Palm Oil (CPO).
“Ketika kita dengan sangat seriusnya mengejar dengan pendekatan politik, kita sudah berkunjung ke 8-9 provinsi penghasil sawit, kita ekspos dan mengajak DPRD provinsi lain, ternyata gubernur melakukan hal yang sama dengan mengumpulkan gubernur provinsi lain,” ujar Legislator Dapil Rokan Hilir ini, Rabu (1/9/2021).
Dalam pertemuan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Husaimi sempat mempertanyakan kelanjutan ini, namun Pemprov tak kunjung memberikan penjelasan. Dia menilai, Pemprov Riau tidak mau bekerjasama dengan DPRD Riau.
“Pemprov harus berjalan beriringan dengan DPRD. Jangan saling menikung. Kita harus bersama memperjuangkan ini. Pemprov ini sudah berapa kali bentuk tim? Tapi tidak berhasil kan,” tuturnya.
