JAKARTA – Anggota DPR RI Dapil Riau 1, Achmad, menyoroti kenaikan harga pupuk yang sudah diatas ambang normal, membuat petani sawit mengeluh kesulitan dalam enam bulan terakhir, sebab biaya produksi mereka membengkak.
Pemerintah, kata Achmad, mestinya bisa memainkan perannya untuk mengimbangi hal ini melalui Badan Usaha Milik Nasional (BUMN), bukan malah pemicu naiknya pupuk secara nasional. Faktanya, pupuk dari BUMN ini malah lebih tinggi kenaikannya dibandingkan non-BUMN.
Riau sendiri merupakan provinsi dengan luasan kebun sawit terbesar, yakni 4,172 juta Ha dari 16,381 juta Ha se Indonesia. Ini membuat Achmad semakin prihatin dengan kondisi miris dan tak beraturan ini.
“Kenaikan harga pupuk sebaiknya seimbang dengan kenaikan harga TBS, jangan pula melampaui rasio kenaikan harga TBS saat ini. Pupuk itu sangat penting bagi petani, jangan malah menjadi beban karena pupuk itu pemicu produksi bukan penghambat produksi,” kata Politisi Demokrat ini, Senin (18/10/2021).
Contohnya, harga Pupuk NPK dari BUMN Pelangi Pupuk Kaltim naik 72% dari Rp 5.490/kg menjadi Rp 7.500/kg. Kemudian, Pupuk NPK Mahkota Wilmar naik sekitar 69% dari Rp 5.400/kg menjadi Rp 7.790/kg. Data ini menggambarkan kenaikan pupuk yang lebih tinggi di BUMN.
Achmad menjelaskan pupuk berkontribusi 55-60% bagi komponen biaya produksi petani. Kalau harga pupuk terus naik, maka petani bisa akan bangkrut, sekalipun harga TBS sawit sedang tinggi-tingginya.
“Dari informasi kami kumpulkan, harga pupuk naik sudah dari produsen bukan dimainkan distributor. Alasan mereka terjadi kenaikan harga bahan baku yang sebagian besar diimpor. Pertanyaan kami, bahan baku apa yang naik?” tambahnya.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
Laporan petani di Sumut, lanjutnya, harga pupuk NPK naik menjadi Rp11.000/kg. Di Mukomuko, Bengkulu, harga KCL semula tertinggi Rp 280 ribu per sak, sekarang sudah mencapai Rp 490 ribu per sak dan pupuk urea sudah mencapai Rp 390 ribu persaknya. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, harga pupuk NPK formula 15-15-15 juga naik antara Rp7.500-Rp8.500/kg.
Kenaikan pupuk ini sendiri dimulai pada Bulan Februari 2021, trennya cenderung selalu naik setiap bulan. Dari informasi yang beredar, itu terjadi baik dari produsen pupuk Wilmar/Sentana (Pupuk Mahkota), Pupuk Kaltim dan Petrokimia.
“Semua mengatakan kenaikan harga dikarenakan naiknya harga bahan baku dari luar negeri. Pupuk kimia yang mereka produksi sekarang bahan bakunya sebagian besar berasal dari Impor. Pertanyaannya apakah demikian? apakah dollar naik?” tuturnya.
Dari pantauannya di lapangan, Achmad melihat kenaikan harga TBS di Bulan Juli sangat tidak berarti bagi petani sawit, sekalipun harga TBS naik secara signifikan. Dimana setiap kenaikan harga TBS Rp.100/Kg, maka kenaikan itu akan di ikuti oleh naiknya harga pupuk sebesar Rp.75/kg.
Misalnya, selama Bulan Juli di Riau, kenaikan harga TBS rerata Rp. 300/Kg, artinya kenaikan itu hanya menyisakan Rp.75/kg ke petani. Lanjutnya, kenaikan harga pupuk ini juga berlangsung di semua provinsi.
“Jadi semua merasakannya. Kami paling miris melihat saudara-saudara kami di provinsi lain yang rerata harga TBS nya lebih rendah 20-30% dari Riau. Seperti di Sulawesi Selatan dan Banten, dimana kenaikan harga pupuk disana bisa kebalikan dari Riau. Artinya, setiap kenaikan harga TBS Rp100/kg, maka kenaikan tersebut akan terserap oleh harga pupuk Rp.125/kg,” paparnya.
Achmad meminta pemerintah untuk segera turun tangan dalam membantu kendalikan harga pupuk non subdisi, khususnya kepada petani sawit. Sebab, petani sawit tidak pernah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Dalam arti, harus berjuang dengan biaya sendiri untuk memperoleh pupuk berkualitas bagus.
Tingginya harga TBS semestinya bisa menjadi momentum bagi petani untuk meningkatkan kualitas produksi dan kesejahteraannya.
“Kalau harga pupuk terus meroket. Ya tentunya petani tidak akan dapat menikmati kenaikan harga TBS tersebut. Dan ini berpotensi akan membuat petani sawit bangkrut. Petani sawit saja sudah mengeluh, bagaimana dengan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kenaikan harga produksinya tidak setinggi sawit?” tutup Mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini.
