PEKANBARU – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil untuk segera mempersiapkan regulasi terkait pelaksanaan umrah yang akan dibuka pada akhir tahun 2020 ini.
Sebagaimana diketahui, Arab Saudi berencana akan membuka kesempatan warga Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah. Ini berkaitan dengan menurunnya angka penularan Covid-19.
Dikatakan Achmad, saat ini DPR RI tengah melaksanan kegiatan reses di Dapilnya masing-masing, namun dia tak memungkiri bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait keberangkatan umroh untuk warga Indonesia.
“Kami sedang di Dapil, tapi nanti kami akan mengundang Kemenag ke DPR RI, biasanya kami dari DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Umroh,” ujar Mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini, Selasa (19/10/2021).
Achmad menyampaikan, pelaksanaan umroh ini sudah tertunda selama dua tahun sehingga dia memprediksi akan terjadi lonjakan jemaah. Sehingga, pemerintah harus betul-betul mempersiapkan diri menghadapi ini.
Sosialisasi terkait regulasi keberangkatan ini, menurut Achmad, merupakan hal yang paling utama karena dia tak ingin ada kasus pemulangan jemaah karena ada pelanggaran-pelanggaran baik administrasi maupun penerapan Protokol Kesehatan (Prokes).
“Masalah vaksin juga harus dipastikan, apa jenis vaksin yang bisa diterima, ya sudah itu saja yang diberangkatkan. Jangan dimanipulasi pula. Kita takutnya, sampai disana malah dipulangkan,” kata Politisi Demokrat ini.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
Dari sisi tarif, Achmad menyebut memang ada potensi kenaikan tarif, sehingga pemerintah harus menertibkan perusahaan penyedia jasa travel yang akan memberangkatkan jemaah.
Sebab, ini berkaitan dengan lonjakan tarif, tentunya harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diterima oleh jemaah. Sehingga, penertiban travel umroh adalah hal yang mesti dilakukan pemerintah.
“Travel yang sudah bermasalah, jangan sampai memberangkatkan jemaah. Berikan kepada perusahaan yang memang terbukti bertanggungjawab dan punya kemampuan,” tambahnya.
Pemerintah Arab saudi sendiri secara resmi sudah menyampaikan dibuka kembalinya keran umrah bagi jamaah Indonesia. Meski demikian, pemerintah harus memenuhi beberapa hal yang menjadi persyarata, yakni vaksin booster dan sertifikar vaksin.
Konjen RI untuk Arab Saudi di Jeddah, Eko Hartono, menyebut setidaknya ada dua hal teknis yang masih perlu di tindaklanjuti yakni terkait booster dan sertifikat vaksin.
