PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Firdaus mengakui pemerintah belum bisa menerapkan masterplan penanganan banjir untuk jangka menengah dan panjang. Penanganan banjir saat ini hanya dilakukan dengan proyek jangka pendek, seperti pembersihan drainase dan normalisasi sungai.
“Kita masih fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sehingga masterplan ini, seperti pembangunan drainase sepanjang sekian atau pengerjaan konstruksi sekian, atau untuk konsumsi permanen ini, harus ditunda dulu,” ujarnya, Kamis (28/10/2021).
“Uangnya belum ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Firdaus mengatakan masterplan penanganan banjir ini menjadi acuan Pemko Pekanbaru untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang harus dilakukan. Dalam penerapannya, dibutuhkan sinergi antara Pemko Pekanbaru, Pemkab Kampar, Pemprov Riau dan Kementrian PUPR.
“Harus ada kerjasama dalam penanganan banjir ini. Ada wewenang Pemko, ada kerwenangan pemerintah daerah tetangga, Provinsi Riau dan Kementrian,” jelasnya.
“Misalkan untuk penanganan banjir di Tuah Madani, Panam. Harus bersinergi dengan Kabupaten Kampar, karena hilirnya dari sana,” tambahnya.
Sementara itu, Firdaus meminta agar warga juga turut mendukung upaya Pemko Pekanbaru melakukan penanggulangan banjir yang kerap terjadi setiap tahunnya. Diantaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
“Agar semuanya fungsional, semua harus cinta lingkungan,” pungkasnya.
