PEKANBARU- Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan, mengungkapkan pihaknya sudah lama mewacanakan pembangunan Fly Over di persimpangan Garuda Sakti.
Disampaikan pria yang akrab disapa Iwan Fatah ini, persoalan kemacetan di persimpangan Garuda Sakti memang menjadi keluhan masyarakat sejak beberapa tahun ini.
Sebab, kata Iwan, persimpangan ini merupakan jalan lintas antar kabupaten, yakni Pekanbaru dan Kampar. Bahkan, orang dari Pekanbaru juga harus lewat sana kalau mau ke Kuansing.
“Jadi, persoalan ini sudah menjadi catatan kami di komisi. Kami juga sudah sering hearing tentang ini, dan memang kita berharap penuh dari anggaran pemerintah pusat,” ujar Iwan, Sabtu (30/10/2021).
Salah satu syarat supaya pemerintah pusat bisa membangun, lanjut Iwan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus memiliki Detail Engineering Design (DED) dulu.
DED ini, diibaratkan Iwan, seperti tempat landing, dan anggaran pusat seperti pesawat. Artinya, pusat baru akan menurunkan dananya ketika pemerintah provinsi memiliki perencanaan dalam membangun itu.
“Makanya, kami sedang berjuang bagaimana DED ini bisa dianggarkan, dan kalau sudah ada DED, kita punya dasar untuk meminta bantuan pusat dalam pembangunannya,” terang Iwan.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
Disamping itu, DPRD Riau masih terus menjalin koordinasi dengan DPR RI, baik yang dari Dapil Riau maupun melalui pendekatan kepartaian dari masing-masing anggota.
Iwan meyakini, sosok SF Hariyanto yang saat ini menjabat sebagai Sekdaprov Riau memiliki relasi dan tentunya paham bagaimana strategi menarik anggaran pusat ke daerah. Mengingat, SF Hariyanto pernah bertugas di Kementerian PUPR
“Jadi, kami juga mohon doa dan dukungan masyarakat supaya ini bisa dibangun oleh pusat. Karena, kita di provinsi juga terkendala keterbatasan anggaran,” tutupnya.
Sebelumnya, Sekdaprov Riau, SF Hariyanto merupakan mantan pejabat pusat yang pastinya memiliki jaringan dan strategi untuk melobi pemerintah pusat.
“Nanti kita sampaikan melalui rapat koordinasi, APBN yang kita minta menjalankannya. Kita sudah mengarahkan ke sana,” kata SF Hariyanto.
