PEKANBARU – Pengamat Politik Politik Riau, Dr Panca Setyo Prihatin, mengungkapkan fenomena politisi keluar dan pindah partai adalah hal yang lazim terjadi dalam dinamika perpolitikan di Indonesia.
Disampaikan Dosen Universitas Islam Riau ini, perpindahan kader ini kerap terjadi pada partai yang massa, karena mereka tidak memiliki ikatan ideologi yang kuat dengan partai tempatnya bernaung.
Ini membuat para politisi, lanjutnya, cenderung lebih mengedepankan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan kelompok. Makanya, politisi sangat gampang meninggalkan partai.
Dia mencontohkan terkait keputusan Ketua DPD Demokrat Riau, Asri Auzar, yang memutuskan mundur dari Partai Demokrat pasca 12 Ketua DPC resmi menunjuk Agung Nugroho sebagai calon tunggal Ketua DPD Demokrat Riau.
“Kenapa Demokrat Riau bisa begitu? Karena kepentingan. Agung tentu punya kepentingan untuk memperluas kekuasaan, dari semula hanya tingkat DPC, sekarang DPD. Itu sah-sah saja, karena ada adigium di politik itu, bahwa momentum tidak akan datang dua kali,” terangnya, Minggu (5/12/2021).
Biasanya, kata Panca, politisi mulai berpindah partai ketika dia merasa tidak nyaman dengan posisinya dalam partai itu. Bahkan dalam kondisi nyaman saja, seorang politisi bisa saja berpindah partai, misalnya tekanan dari luar atau faktor eksternal lain.
“Fenomena ini akan semakin marak ketika mendekati masa-masa kontestasi politik, baik Pileg, Pilkada, maupun Pilpres. Sebab, politisi akan membaca posisi yang memungkinkan dia untuk bisa menang dalam pertarungan politik,” ujarnya.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
Parpol, jelas Panca, merupakan primadona di alam demokrasi, karena Parpol adalah satu-satunya pintu masuk ke konstelasi politik, sehingga yang namanya pintu tentu akan menjadi rebutan.
Dia menyinggung soal rendahnya pengamalan ideologi oleh para kader partai, bahkan dalam pengamatannya, sangat sedikit kegiatan yang dilaksanakan partai berkaitan dengan ideologi partai.
“Partai itu harusnya mengunci kadernya dengan ideologi, maksudnya mereka punya ikatan dengan partai itu karena kesadaran ideologi, bukan karena kepentingan pribadinya,” tuturnya.
Selama ini, kata Panca, orang-orang rela mengeluarkan dana pribadi untuk membesarkan partai, dan kemudian merasa punya hak atas arah partai.
“Sementara orang yang sudah mengabdi sekian lama mengabdi di partai, belum tentu dapat kesempatan seperti orang yang baru masuk,” tambahnya.
Kader-kader yang biasanya punya jabatan formal seperti di lembaga eksekutif dan legislatif, lanjutnya, posisinya akan mulus di partai tersebut, dan jarang sekali diganggu oleh kader lain.
“Tapi kalau sudah tidak menjabat, posisinya tidak akan aman. Kita bisa lihat nanti bagaimana nasib Ketua DPD Golkar Syamsuar, kalau tidak menjabat lagi sebagai gubernur, bisa-bisa akan di-Musdalub-kan, kalau sekarang karena masih menjabat jadi tak ada yang menganggu,” tutupnya.
Syamsuar sendiri terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Riau dalam Musda tahun 2019 lalu, jabatan Syamsuar sebagai Gubernur akan habis pada tahun 2024 awal nanti. Dan jabatan gubernur akan diisi oleh Pj sampai Pemilu dilaksanakan.
Sebagai informasi, di penghujung tahun 2022, sejumlah elit partai politik mulai meninggalkan partainya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Di tingkat pusat sendiri, sejumlah petinggi Partai Hanura ramai-ramai pindah ke Partai Nasdem, setelah sebelumnya Sekjend Hanura, Gede Pasek sudah memutuskan ikut Anas Urbaningrum membangun Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
Di tingkat lokal, baru-baru ini Ketua DPD Demokrat Riau, Asri Auzar, menyatakan keluar dari Demokrat karena merasa dizalimi oleh DPP Partai Demokrat.
