PEKANBARU – Anggota DPRD Riau, Kasir, meminta semua pihak untuk tidak ragu berpartisipasi dalam sistem whistleblower sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi di lingkungannya masing-masing.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, jelas Kasir, sudah menyampaikan di depan pemangku kebijakan se-Riau, baik eksekutif maupun legislatif bahwa mereka mau menjadi pemerintah sebagai mitra dalam membangun daerah.
“Jadi KPK menegaskan bahwa mereka bukan musuh pemerintah, sistem whistleblower ini membantu pemerintah untuk mewujudkan visi misinya, dengan mencegah penyelewengan yang terjadi,” ujar Kasir, Senin (6/12/2021).
Untuk itu, KPK mengharapkan kerjasama dengan semua pihak, mulai dari pegawai pemerintahan maupun masyarakat, dimana KPK siap menindaklanjuti setiap laporan dugaan penyelewengan yang mengarah ke korupsi.
“KPK ini bukan menakut-nakuti, tapi mereka lebih kepada pencegahan, tidak hanya ASN saja, masyarakat biasa juga boleh. Dan pemerintah harus memfasilitasi setiap orang yang mau melaporkan,” tutupnya.
Gubernur Riau, Syamsuar, menyambut baik penandatanganan kesepakatan whistleblower yang dilakukan oleh Kepala daerah se-Riau dan DPRD Provinsi Riau.
Hal tersebut dia sampaikan usai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021 dan Penandatangan Kerjasama Whistle Blower dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (6/12/2021).
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
Disampaikan Syamsuar, setiap laporan dari whistleblower akan terintegrasi langsung ke sistem whistleblower KPK, sehingga pengaduan itu akan ditindaklanjuti oleh KPK.
“Pengaduannya bisa macam-macam, yang penting ada bukti permulaan untuk ditelusuri lebih dalam,” kata Syamsuar.
