Inforiau.ID, PEKANBARU – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI memperkuat penataan administrasi dan verifikasi data veteran guna memastikan para pejuang bangsa memperoleh pengakuan, penghargaan, serta hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Administrasi Veteran dan Verifikasi Data Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Pangeran, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan unsur Kemenhan, TNI, Polri, Pemerintah Provinsi Riau, serta Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
Kepala Badan Cadangan Nasional Kemenhan yang diwakili Kabid Minvet, Kolonel Inf Subarda Tri Wahyudi, menegaskan bahwa pembenahan administrasi veteran bukan sekadar menjalankan tugas kedinasan, melainkan bentuk tanggung jawab moral negara terhadap para pejuang.
Menurutnya, para veteran memiliki jasa besar dalam mempertahankan kemerdekaan, menjaga kedaulatan, dan memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Langkah dan kegiatan kita hari ini bukan sekadar pelaksanaan tugas kedinasan, melainkan bagian dari misi mulia untuk menunaikan tanggung jawab moral, penghormatan, dan penghargaan yang tulus kepada para patriot bangsa,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengorbanan para veteran harus mendapatkan penghargaan nyata melalui pemenuhan hak, jaminan kesejahteraan, perlindungan, serta pelayanan administrasi yang baik.
Selain itu, dukungan terhadap keberlangsungan organisasi LVRI juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai yang diwakili Asisten Personel Kasdam XIX/TT, Kolonel Arh Novianto Firmansyah, menyoroti pentingnya keakuratan data dalam memastikan pelayanan dan pemenuhan hak veteran berjalan tepat sasaran.
Ia menilai, penghormatan kepada veteran tidak cukup hanya melalui pemberian penghargaan secara simbolis, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Data yang akurat, valid, dan terintegrasi menjadi dasar dalam memastikan setiap calon veteran memperoleh pengakuan, penghargaan, serta hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, perubahan tata kelola serta pengalihan fungsi pembinaan dan administrasi veteran juga menuntut kesiapan seluruh pihak untuk meningkatkan koordinasi dan menyesuaikan mekanisme pelayanan.
Karena itu, workshop tersebut diharapkan dapat menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai prosedur administrasi dan verifikasi data veteran.
Kegiatan ini turut dihadiri Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Arifin yang mewakili Plt Gubernur Riau, Kabagbinkar Biro SDM Polda Riau AKBP Raden Ricki, serta perwakilan Korem 031/Wira Bima, Lanud Roesmin Nurjadin, dan Lanal Dumai.
Hadir pula Ketua LVRI Provinsi Riau Kombes Pol (Purn) Imanuel Parasian Silalahi bersama peserta workshop.
Melalui kegiatan tersebut, Kemenhan bersama instansi terkait berupaya memperkuat koordinasi dan ketepatan pendataan veteran, sehingga proses pengakuan status maupun pemenuhan hak para pejuang dapat dilaksanakan secara lebih tertib dan tepat sasaran.
Workshop pembukaan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan undangan.
