JAKARTA – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, saat pertemuan dengan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat membahas kriteria calon wakil presiden (cawapres) untuk Joko Widodo (Jokowi). Namun, tidak membahas soal nama-nama potensial.
“Yang ada kami bertukar pikiran tantangan ke depan yah, seperti apa khususnya bidang ekonomi yang menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa yah. Nah, dari situ kemudian ada kami serempet pembicaraan sedikit tentang kriteria tapi tidak bicara tentang orang,” ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018).
Belum adanya pembicaraan nama antara partai politik pendukung Jokowi, menurut Arsul, karena masih menunggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 selesai. Namun, kata Arsul PPP, juga sempat menyinggung kriteria Cawapres Jokowi agar dari kalangan Islam dan santri.
Selain itu, PPP dan PDIP juga membicarakan kriteria cawapres Jokowi yang memiliki kemampuan di bidang pembangunan ekonomi.
(Baca Juga: PPP: Terserah Pak Jokowi Mau Menggandeng Siapa sebagai Cawapres)
Bila merujuk pada kriteria itu, salah satu nama yang potensial adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Arsul, tak menutup kemungkinan nama Sri Mulyani bisa menjadi kandidat cawapres untuk Jokowi.
“Jangan sebut kesepakatan, itu tentu pembicaraan yang kemudian kita mengarah ke sana tentu kemudian bisa dari parpol bisa juga dari non-parpol, dari berbagai macam macam, bisa dari birokrat bisa dari profesional, swasta dan lain-lain,” katanya.
Anggota Komisi III DPR itu memastikan, partai politik pendukung tak akan memaksakan Jokowi dalam memilih sosok yang pantas mendampinginya di periode selanjutnya.
“Jadi, yang ingin dibangun baik dari PDIP dan PPP bahkan untuk kriteria pun tidak masing-masing (parpol) memaksakan kriteria,” pungkasnya.
(Ari)
