oleh

Polemik Sampah; Pemprov DKI Akui Sudah Bayar, Bekasi Ngotot Tuntut Dana Hibah

JAKARTA – Polemik sampah antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat kembali mencuat. Pemprov DKI mengklaim sudah menunaikan semua kewajibannya ke Bekasi, tapi Pemkot Bekasi tetap menuntut janji dana hibah.

Buntutnya, petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi menahan 51 truk sampah dari Ibu Kota saat hendak menuju Bantargebang. Truk-truk tersebut sempat ditahan di kawasan Hutan Kota Bekasi, Jalan Jenderal Sudirman, pada 17 Oktober lalu.

banner 300x250

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen mengakui dirinya lah yang memerintahkan Dishub menghentikan truk-truk sampah milik Pemprov DKI. Ia kecewa dengan Jakarta yang menurutnya “lalai dalam memenuhi janji.”

Sementara Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku pihaknya sudah menunaikan semua kewajiban ke Bekasi terkait sampah dan ia menegaskan terus menjaga hubungan baik dengan Pemkot Bekasi.

“Untuk 2018 sudah ditunaikan per bulan Mei nilainya Rp194 miliar dan untuk 2019 kewajiban Rp141 miliar,” ujar Anies di Balai Kota, pada Kamis 18 Oktober 2018.

Dalam bukti pembayaran berupa salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berkop Pemprov DKI diperoleh Okezone, Minggu, tertera bahwa jumlah dana ditransfer pemprov ke Pemkot Bekasi terkait sampah Rp194.800.781.100.

Dana tersebut ditransfer melalui Bank DKI Balai Kota ke Rekening KAS Umum Daerah Kota Bekasi di bawah tandatangan Yanni Suryani selaku kuasa Bendahara Umum Daerah DKI pada 31 Mei 2018.

Menurut Anies, karena kedua pihak sudah menepati kesepakatan, seharusnya soal pengangkutan sampah ke Bekasi tak perlu lagi dipermasalahkan.

“Kita ini adalah institusi pemerintahan bekerja berdasarkan kesepakatan, pada perjanjian, bila perjanjian dilaksanakan harusnya tidak ada masalah,” ujar mantan Mendikbud itu.

(Baca juga: Pemkot Bekasi Minta Hibah Rp2 Triliun ke Pemprov DKI)

Namun, Wali Kota Rahmat Effendi mengakui bahwa kompensasi kepada warga Bekasi yang tinggal sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang tak masalah. Tapi, yang dipersoalkan olehnya adalah dana hibah. “Yang belum itu dana hibah untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Pemkot Bekasi telah mengajukan permohonan dana hibah Rp2,09 trilun ke Pemprov DKI sebagai mitra pengelolaan sampah. Anggaran tersebut untuk pembangunan Flyover Cipendawa, Flyover Rawa Panjang, sampai pembebasan lahan di Jalan Siliwangi. Infrastruktur itu nantinya diperuntukkan bagi truk pengangkut sampah dari Jakarta ke Bantargebang.

(Baca juga: Walkot Bekasi Perintahkan Anak Buahnya Hadang Truk Sampah DKI, Ini Alasannya)

Rahmat kecewa karena anggaran yang dimohonnya itu belum dicairkan. Dana hibah itu seharusnya sudah cair sekarang,” ujarnya.

“Saya minta kepada pak Gubernur agar menunaikan kewajiban yang telah disepakati bersama.”

Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI, Premi Lestari mengatakan pihaknya memang sudah menerima permohonan dana hibab dari Bekasi senilai Rp2,09 triliun, tapi belum bisa dicairkan karena beberapa faktor.

“Proposalnya baru masuk tanggal 15 Oktober kemarin,” sebut Premi.

(Baca juga: Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi Duduklah Bersama Tuntaskan Polemik Sampah)

Sesuai prosedur, jelas dia, dana baru bisa dicairkan setelah masuk dalam pembahasan di rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sampah di Jakarta (Arif/Okezone)

“Saya kan harus merapatkan dulu kan, KUAPPAS di DPRD sedang berjalan untuk 2019. Artinya, proposal ini akan kita bahas dulu. Biro pemerintahan hanya sekretaris, kita ada tim koordinasi bantuan keuangan. Itu nanti akan dibahas tim koordinasi bantuan keuangan, itu nanti kita laporkan ke TAPD, selanjutnya dilaporkan ke DPRD,” ungkapnya.

 

(sal)

Sumber : okezone.com