oleh

PDIP: Sikap Prabowo Setuju Kedubes Aussie Pindah ke Yerusalem Bertentangan dengan Sejarah

JAKARTA – Pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut keputusan Australia memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem bukan masalah bagi Indonesia dinilai sebagai bentuk tindakan yang tidak menghormati hukum internasional.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, PDIP bahkan sangat terkejut dengan sikap Prabowo yang tidak memersoalkan pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem.

banner 300x250

“Pak Prabowo seharusnya memahami hukum internasional bahwa Yerusalem berstatus quo, dan Indonesia mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina seluas-luasnya. Hal ini bagian dari perintah konstitusi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dengan demikian sikap Pak Prabowo tersebut ahistoris (bertentangan dengan sejarah-red),” kata Hasto dalam siaran persnya, Jumat (23/11/2018).

Menurutnya, keputusan politik mantan Danjen Kopassus tersebut kontradiktif dengan persepsi yang dibangun selama ini. Artinya, retorika pidatonya tidak sesuai dengan keputusan politik Prabowo sendiri. “Sikap Indonesia sangat tegas, menyesalkan keputusan Australia tersebut. PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya ketegasan sikap Presiden Jokowi tersebut,” tegas Hasto.

Pria berkacamata ini menjelaskan, PDIP bisa memahami terhadap spekulasi yang muncul bahwa sikap Prabowo tersebut sebagai sinyal untuk dapat dukungan dari pihak-pihak tertentu. Namun menurut dia, pilpres bukanlah sekadar kontestasi tanpa prinsip.

Prabowo-Sandi

“Seluruh program kebijakan politik luar negeri seluruh capres harus mengacu pada konstitusi dan konsisten dengan sikap politik yang terus berpihak terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk mencari solusi aras status Yerusalem tersebut yang saat ini berada di yurisdiksi hukum internasional. Jangan gadaikan kebijakan politik luar negeri untuk kepentingan sempit,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati keputusan Australia yang hendak memindahkan kantor kedutaan besarnya di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem yang notabene merupakan wilayah Palestina. Ia berpandangan bahwa Negeri Kangguru itu punya hak prerogatif mengambil keputusan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

(put)