oleh

Akhir Januari 2019, Bupati Meranti Minta Pekerjaan Sudah Dimulai

SELATPANJANG – Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, menginginkan pekerjaan sudah bisa dimulai pada akhir Januari 2019. Percepatan pembangunan memang harus digenjot guna mengejar ketertinggalan dari kabupaten kota lainnya.

Keinginan itu disampaikan Irwan ketika ditemui di Selatpanjang. Katanya, guna mengejar ketertinggalan pembangunan, memang harus dipercepat pelaksanaan pekerjaan.

banner 300x250

”Kita targetkan akhir Januari 2019 pekerjaan sudah mulai,” ujar Irwan.

Untuk tahun 2019 program lanjutan yang menjadi prioritas Pemda antara lain pembangunan infrastruktur dasar (jalan), lanjutan rangkaian beberapa pelabuhan, pengembangan pertanian, serta pengembangan pusat-pusat kesehatan masyarakat. Yang selama ini Puskesdes masih kecil atau Puskesmas yang masih ada b‎elum rawat inap, akan ditingkatkan.

Meski harus ‘tancap gas’ OPD diingatkan supaya terlebih dahulu meminta konfirmasi surat penyediaan dana (SPD) sebelum melakukan pekerjaan. Ia tak ingin ada kegiatan sudah dilelang, tapi tak bisa dibayar lantaran tidak terkoneksi antara SOPD dengan pengelola keuangan.

”Dulu kan terjadi di banyak daerah, kegiatan dilelang anggarannya tak pasti. Sehingga kegiatan berjalan uangnya tak ada. Ini menjadi masalah seperti yang kita alami pada 2015 silam,” ujar Irwan.

Belajar dari pengalaman, tambah Iwan, sistem yang sebelumnya digunakan sudah perbaiki. Ia menggaris bawahi agar sistem yang baru dibangun harus dipatuhi oleh semua SOPD. Karena, dengan sistem kontrol seperti yang telah ditetapkan itu, tahun anggaran 2017 dan 2018, pembayaran pekerjaan ke pihak ketiga klir tak ada masalah.

”Jadi, setelah uangnya tersedia, terjamin bahwa ini akan dibayar, baru pekerjaan dilelang,” kata Irwan lagi.

Terkait langkah Bupati Irwan untuk mempercepat pekerjaan, mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD Kepulauan Meranti. Wakil rakyat juga berharap pekerjaan bisa secepatnya dimulai sebagaimana keinginan Irwan. Sehingga cepat pula dapat dirasakan masyarakat.

Namun, sebelum itu, terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan pada OPD mitra kerja Komisi II. OPD disarankan secepatnya menyiapkan semua kebutuhan sembari menunggu penetapan APBD 2019 turun dari provinsi. Dengan begitu, ketika APBD digunakan, pekerjaan layanan pelelangan tidak terkendala.

“Pantauan kami, dua tahun terakhir bagus. LPSE Meranti juga sudah memenuhi standard 9 dan level tertinggi yang artinya siap dalam hal menghadapi proyek 2019,” kata Dedi Putra.

Ditekankan Ketua Fraksi PPP itu lagi, OPD harus secepatnya melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan. Kalau dinas tidak siap, otomatis nantinya LPSE juga tidak bisa bekerja cepat dalam hal pelelangan. Sehingga apa yang menjadi atensi kepala daerah tak bisa diwujudkan.