oleh

DPMPTSP Targetkan Investasi di Riau Rp27 Triliun Lebih

PEKANBARU – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau menargetkan investasi 2019 meningkat dibandingkan tahun ini. Peningkatan investasi di Bumi Lancang Kuning ini dilakukan dengan beberapa inovasi dan strategi.

Kepala DPMPTSP Riau, Evarefita mengatakan kepada GoRiau.com, bahwa 2019 target investasi di Provinsi Riau diangka Rp27 triliun lebih. Semangat ini tentunya diiringi dengan strategi dan terobosan.

banner 300x250

“Terobosan yang akan kita lakukan dengan melakukan pendampingan terhadap PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Riau,” kata Evarefita, Minggu (9/12/2018).

Dikatakannya, untuk pendampingan PMDN pihaknya akan mendapatkan anggaran pendampingan. Anggaran pemdampingan PMDN ini dinilai perlu, karena dalam melakukan pendampingan tidak semudah yang dilihat.

“Dalam melakukan pendampingan, kita harus datang ke perusahaan untuk mendampingi dan mengarahkan dalam membuat laporan,” ujarnya.

Dalam membaca laporan perusahaan, masih dikatakannya, bukan hal yang mudah. Dirinya mencontohkan misalnya ada perusahaan mau investasi dan realisasi Rp5 triliun, lantas masuk semua dananya. Tidak semudah itu, karena ada item-item yang harus jadi perhatian.

“Selama ini kita tidak bisa melakukan hal tersebut pada PMDN, karena terbentur anggaran pendampingan. Untuk itu, kita minta dukungan pemerintah agar DPMPTSP bisa maksimal dalam memberikan pendampingan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, DPMPTSP Riau juga sudah menyediakan klinik LKPM di Kantor DPMPTSP Riau. Jadi perusahaan tinggal membawa laporan perusahaannya, lalu dibantu oleh DPMPTSP Riau menginputnya.

“Terobosan klinik LKPM sudah dua tahun dilakukan. Namun, masih banyak perusahaan PMDN yang kurang aktif dalam melakukan pelaporan,” ulasnya.

Nantinya pada 2019, kata Evarefita, semua izin yang akan dikeluarkan nanti DPMPTSP Riau akan memiliki kebijakan sendiri dan perusahaan harus melaporkan LKPM.

“Jika dalam triwulan tertentu perusahaan tidak melaporkan LKPM, kita akan tinjau kembali izinnya,” jelasnya.