oleh

Terkait Rekrutmen Pendamping Desa, APKCD dan Fokus Ornof Lapor ke DPRD Inhil

TEMBILAHAN – Terkait adanya keanehan dalam proses rekrutmen pendamping desa, Aliansi Penegak Keadilan Calon Pendamping Desa (APKCD) dan Forum Komunikasi Organisasi melaporkan hal itu ke DPRD Inhil, Rabu (26/12/2018).

APKCD dan Fokus Ornop Inhil mengakui bawha pihaknya sudah memintakan jadwal rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas Pemerintahan Desa (PMD) Inhil di DPRD Inhil.

banner 300x250

Penyerahan permintaan RDP tersebut itu diserahkan langsung oleh salah satu perwakilan APKCD, Aditya Praha ke Komisi I DPRD Inhil.

“Kita sudah memasukkan surat, kita minta Komisi I DPRD Inhil segera menjadwalkan untuk RDP, agar permasalahan ini cepat terselesaikan,” ujar Aditya Prahara.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat dikonfirmasi GoRiau.com menerangkan jika ada permintaan RDP mereka akan menjadwalkannya.

Ia juga menjelaskan, terkait adanya keanehan hasil akhir peserta yang lulus dalam proses rekrutment pendamping desa tidak bisa langsung di simpulkan.

Pasalnya dikatakannya, dalam rekrutment tersebut, Dinas PMD Inhil melibatkan sejumlah unsur terkait lainnya.

Seperti Bagian Hukum, Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah, serta instansi lainnya.

“Kita tidak tahu bagaimana tekhnisnya sehingga bisa timbul permasalahan seperti ini, apalagi yang kita tahu banyak OPD yang dilibatkan dalam proses rekrutmen ini. Tapi jika ada permintaan RDP, kami siap melaksanakan, untuk mencari titik terangnya,” jelas HM Yusuf Said.