KITB di Siak Jadi Proyek Strategis Nasional, Syamsuar: Serap Tenaga Kerja dan Menambah PAD

Ilustrasi

SIAK SRI INDRAPURA- Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang terletak di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, masuk dalam Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI).

Meskipun demikian, Bupati Siak, Syamsuar tetap menitipkan percepatan pembangunan KITB kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat berkunjung ke Provinsi Riau belum lama ini.

“Saat ini KITB masuk dalam proyek strategis nasional, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Melalui Pak Luhut, kita minta dukungan baik anggaran dan juga memfasilitasi para investor dapat berinvestasi di KITB,” kata Syamsuar kepada GoRiau.com, Minggu (20/1/2019).

Di Provinsi Riau terdapat dua kawasan industri yang masuk dalam proyek strategis nasional. Pertama Kawasan Industri Dumai (KID) Kota Dumai dan yang kedua Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Kabupaten Siak. Percepatan proyek ini mendapat dukungan baik berupa anggaran dan juga kemudahan perizinan dari pemerintah pusat.

“Pelabuhan Tanjung Buton juga sudah mulai melakukan aktifitas ekspor, yang saat ini di kelola oleh BUMD, yaitu PT Samudera Siak. Kita menginginkan Pelabuhan ini dijadikan aktifitas bongkar muat barang ekspor impor, selain menyerap tenaga kerja juga dapat menambah pendapatan daerah,” ujar Gubernur Riau Terpilih.

Saat ini yang dibutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR, sambungnya, tentang persiapan air bersih di KITB. Yang air bakunya sudah tersedia dengan memanfaatkan air Danau Zamrud. 

Ia juga menceritakan saat menghadiri acara penerimaan Adipura di Jakarta kemarin. Salah seorang Bupati dari kabupaten baru di Sulawesi Selatan. Mereka punya kawasan industri yang sama, izin pelabuhannya dan izin oprasionalnya sama.

“Namun Siak lebih dahulu maju dari pada mereka, bupatinya menyampaikan kepada saya, mereka akan melakukan studi banding ke Siak. Mereka mau belajar bagaimana pengelolaan pelabuhan dikelola oleh badan usah milik daerah, seperti yang dimiliki Siak,” jelasnya.