PEKANBARU – Datang memenuhi jemputan sebagai narasumber pada kegiatan Bedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, tahun 2019 di Pekanbaru, Drs H Syamsuar beberkan sejumlah program pro rakyat.
Program tersebut antara lain penghematan penggunaan anggaran perjalananan dinas, belanja langsung pegawai, penyederhanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.
Selain itu ia juga yakin potensi zakat dan wakaf di bumi lancang kuning begitu besar, sehinga dampaknya bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat
“Saya yakin jika potensi zakat dan wakaf di Riau dikelola dengan baik, tentu bisa mengangkat perekonomian kita” ujar Syamsuar di aula Bank Indonesia, Pekanbaru, Selasa (22/1/2019).
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI ) cabang Pekanbaru Prof Zulkarnaen dalam kesempatan itu menyebutkan yang terpenting dari program perbedayaan itu adalah masalah penduduk miskin. Hal tersebut sinkron dengan tema APBD untuk sejahterakan masyarakat Riau.
Pengentasan kemiskinan itu kata dia, adalah masalah semua komponen masyarakat bukan tanggungjawab pemerintah saja. Disebutkannya, salah satu cara memanfaatkan dana CSR dari pihak swasta, dan peran serta dari BUMD maupun BUMN.
“Masalah kemiskinan ini tidak bisa pemerintah sendiri. Untuk itu bisa memanfaatkan dana CSR. Selama inikan dana CSR tidak terkontrol dan tak tahu larinya ke mana” sebutnya.
Ia berharap dengan kepemimpinan gubernur Riau terpilih, H Syamsuar ke depan, perekonomian di Riau akan semakin tumbuh. Sehingga dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Riau.
Sementara itu, Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi menjelaskan bahwa pada saat perumusan APBD Riau 2019, telah disusun berdasarkan dengan ketentuan dan memenuhi seluruh prosedur.
Terkait dengan belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Hal itu tidak bisa dianggap sebagai hal yang keliru. Karena, dalam belanja langsung ada pajak yang akan disalurkan ke daerah dan menjadi belanja tidak langsung.
“Ada belanja dalam bentuk bantuan keuangan dalam belanja langsung dan akan menjadi belanja tidak langsung, ini memang harus kita luruskan,” ujarnya.
Selain itu, pada belanja tidak langsung ada beberapa hal yang difokuskan ke beberapa wilayah yang dianggap membutuhkan terutama untuk perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Dari seminar ini diharapkan dapat memberikan rumusan dan rekomendasi penting dan positif dari para ekonom Riau terhadap arah kebijakan prioritas yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di Provinsi Riau.
