oleh

Guru Sertifikasi Ancam Tak Berpartisipasi dalam UN, Zulfan Hafis: Pemko Jangan Main – main

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz

PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru meminta Pemko Pekanbaru tidak main – main menanggapi tuntutan guru sertifikasi untuk merevisi Perwako Nomor 7 Tahun 2019. Pasalnya ancaman besar menanti Kota Pekanbaru jika persoalan guru sertifikasi ini tak kunjung diakomodir, dimana dampaknya bukan hanya antara pejabat Pemko Pekanbaru dan guru sertifikasi, tetapi juga anak didik dan masyarakat luas.

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz mengungkapkan, seharusnya Walikota Pekanbaru dapat lebih bijaksana dan merangkul guru sertifikasi. Namun sebaliknya, Pemko selama ini justru terkesan mengajak perang dimedia dengan memberikan statemen – statemen yang justru memanaskan hati guru.

banner 300x250

Bahkan hari ini, Kamis, (4/4/2019) ketika DPRD Pekanbaru menggelar hearing untuk memfasilitasi guru sertifikasi dan walikota, namun walikota justru tidak hadir. Ketidakhadiran Walikota dalam hearing semakin mengecewakan guru sertifikasi, hingga mengancam untuk tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ditingkat SD dan SMP.

“Kita menyayangkan walikota tidak hadir, utusannya pun tidak ada. Padahal, kemarin pemerintah sudah mengundang guru untuk pergi ke kementrian, seharusnya pemerintah mengundang mereka kembali untuk hearing setelah itu, untuk mendengarkan hasil dari pertemuan itu,” ujarnya.

“Tadi kita baca tuntutan guru ini, kalau mereka tidak diakomodir hari ini akan menggelar aksi lagi, dan tanggal 22-25 April jika tidak diakomodir juga mereka tidak akan ikut pelaksanaan UN, ini akan menjadi bencana bagi Kita Pekanbaru, makanya Pemko jangan main – main,” ujarnya lagi.

Sementara itu, DPRD Kota Pekanbaru menyatakan pihaknya akan menggunakan hak interpelasi jika Walikota Pekanbaru tak kunjung menyelesaikan permasalahan revisi Perwako ini secara tuntas.

“Dewan akan gunakan hak interpelasi, kami panggil Walikota Pekanbaru untuk memberikan penjelasan,” tandasnya.