TELUKKUANTAN – Tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau pada tahun 2018 menjadi catatan penting bagi Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) pada sidang paripurna LKPj pada Selasa (30/7/2019) malam.
PAD yang disorot DPRD adalah pada sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Andi Nurbai, Ketua Komisi B DPRD Kuansing mempertanyakan komitmen dari PLN dalam hal penyaluran PPJ.
“Waktu hearing pembahasan APBD 2018, Kepala PLN Telukkuantan bersedia memberikan pajak senilai Rp25 miliar. Nah, kenyataannya yang diterima hanya Rp17 miliar,” ujar Andi Nurbai waktu itu.
Secara terpisah, Jafrinaldi, Kepala Bapenda Kuansing menyatakan PLN tidak mau memberikan data pelanggannya yang ada di Kuansing.
“Itu menjadi kendala kita dalam menentukan besaran PPJ. Kita sudah beberapa kali meminta data, tapi pihak PLN tak mau memberi,” ujar Jafrinaldi.
Menurut Jafrinaldi, jika PLN mau memberikan data pelanggan yang ada di Kuansing, maka PAD Kuansing sektor PPJ akan semakin jelas hitungannya. Karena itu, ia meminta agar PLN transparan tentang data pelanggan.
Tino Lala, Kepala PLN Telukkuantan menyatakan pihaknya tidak memiliki data tentang jumlah masyarakat Kuansing yang menjadi pelanggan perusahaan BUMN tersebut.
“Kalau jumlah berapa banyak pelanggan, kita tak punya,” jawab Tino Lala usai paripurna LKPj APBD 2018 di Gedung DPRD Kuansing.