oleh

Datuk Bisai Minta Pemerintah Jadi Pengayom Terkait Konflik Masyarakat Siberakun dengan PT Duta Palma Nusantara

PEKANBARU – Perseteruan masyarakat Siberakun, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau dengan PT Duta Palma Nusantara sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat pun sudah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak adat tradisionalnya, namun sering berbenturan dengan cara-cara ‘kurang baik’ dari perusahaan yang seperti ingin mengelabui masyarakat.

Apalagi, kurangnya pemahaman pemuka masyarakat dikarenakan pendidikan yang masih rendah dan pengalaman yang kurang, sering mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat.

banner 300x250

Oleh karena itu, Edyanus Herman Halim selaku Datuk Bisai, dan Roby Maiva Putra selaku pengurus di IKKS Pekanbaru yang membidangi kepemudaan, melalui keterangan persnya, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum agar hendaknya secara sadar mengayomi dan mengingatkan para pemuka masyarakat tersebut terhadap ‘rantiang nan kan mencucuak’.

“Contoh konkrit tentang hal ini adalah adanya surat kesepakatan antara pihak masyarakat beserta Niniak mamak Kenegerian Siberakun dengan PT Duta Palma Nusantara pada tahun 1999 lalu, yang jelas-jelas sangat merugikan masyarakat. Seharusnya pemerintah dan penegak hukum mencegah adanya kesepakatan tersebut,” terangnya, Kamis (18/6/2020).

“Bagaimana mungkin tanah ulayat yang demikian luas, yang sebelumnya dituntut melalui kesepakatan tahun 1998, dengan luas berkisar 675 hektar di wilayah Kenegerian Siberakun, melalui kesepakatan yang dibuat tahun 1999 tersebut hanya dihargai sebesar Rp175 juta. Bahkan kesepakatan tahun 1999 tersebut, pada poin 2 juga seperti mengeliminir semua hak-hak masyarakat adat Kenegerian Siberakun,” urainya.

Belajar dari hal itu, ia berharap agar pihak keamanan atau penegak hukum mencermati masalah itu secara komprehensif.

Selain itu, Pengurus IKKS Kota Pekanbaru yang membidangi kepemudaan Roby Maiva Putra berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kuansing tetap menjaga profesionalitas dan proporsionalitas nya. Apalagi terhadap hal-hal yang dapat memicu konflik yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat, yang sekarang sedang disibukkan oleh masalah Covid-19.

“Jika ada anak cucu kemenakan kami yang katakanlah berbuat kurang pantas atau bahkan melanggar ketentuan yang ada, maka analisanya harus pula diarahkan pada; apakah ada upaya-upaya provokasi oleh pihak-pihak tertentu agar masyarakat melakukan tindakan yang pada akhirnya masuk pada ranah pelanggaran hukum, bukankah provokasi-provokasi itu juga dapat dianggap melanggar hukum?” Sebutnya.

“Oleh karena itu menurut hemat kami penahanan terhadap anak cucu kemenakan tersebut mungkin dapat ditangguhkan dan kemudian pihak-pihak yang diduga melakukan provokasi terhadap masyarakat perlu juga dilakukan implementasi penegakan hukum yang tegas,” pungkasnya. (rls)