PEKANBARU – Anggota Komisi II DPRD Riau, Marwan Yohanis menyayangkan adanya rencana dari Pertamina yang ingin menghapuskan pertalite dan premium di tengah pandemi Covid-19.
Dikatakan Politisi Gerindra ini, dalam kondisi Covid-19 yang menghantam Indonesia dan dunia ini, pemerintah diharapkan bisa mengambil kebijakan dengan sangat hati-hati, apalagi jika kebijakan itu menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Premium dan Pertalite ini tidak hanya soal kendaraan bermotor saja, tapi banyak hal yang menyangkut, kalau tidak hati-hati ini akan menambah beban masyarakat,” ujar Marwan kepada GoRiau.com, Rabu (2/9/2020).
Marwan melanjutkan, banyak industri yang terpaksa menaikkan nilai barang dan jasanya jika kebijakan ini diterapkan. Para pelaku usaha pasti akan menambah ‘cost’ dalam produksinya karena mereka harus membeli Pertamax yang harganya jauh lebih mahal.
“Ini yang menurut saya akan sangat sangat sangat mencekik dan menghimpit masyarakat. Mau kemana masyarakat menggantungkan hidup kalau tak ke pemerintah?” tambahnya.
Di satu sisi, sambungnya, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat mulai dari APBD kabupaten, provinsi hingga APBN. Tapi di sisi lain, pemerintah malah menaikkan nilai-nilai barang dan jasa.
“Untuk apa menggulirkan kebijakan bantuan Rp 600 ribu per KK, kalau hanya untuk membayar keperluan minyak, kan menambah beban masyarakat juga jadinya. Sama saja dengan bohong,” imbuhnya.
Terlebih lagi, pemerintah sudah menyampaikan bahwa Indonesia dalam kondisi resesi, tapi kebijakan-kebijakan yang mencekik rakyat seperti ini malah akan diterapkan. “Jangan-jangan rencana ini untuk menutup kerugian Pertamina yang selama ini,” tutupnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) terus menggodok rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) kalori rendah karena tak baik bagi masa depan lingkungan. Namun untuk bisa merealisasikan hal ini masih terganjal paradigma masyarakat yang belum bisa beralih ke BBM ramah lingkungan.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan, masih ada dua jenis BBM yang RON-nya masih di bawah 91. Ia menyebutkan yakni Premium dengan RON 88 dan Pertalite dengan RON 90.
“Artinya ada dua produk yang kemudian tidak boleh lagi dijual di pasar kalau mengikuti aturan tersebut yaitu Premium dan Pertalite,” kata Nicke di Komisi VII DPR RI, Senin (31/8).
